-
KPK mewanti-wanti investasi yang berasal dari China. Ada beragam alasan yang membuat Indonesia harus berhati-hati. Perusahaan China disebut KPK tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
Peringatan yang disampaikan Syarif itu juga bukan sekadar isapan jempol. Dia merujuk pada data Foreign Corruption Practices Act (FCPA) yang menyebutkan China sebagai negara nomor satu dengan tingkat pembayaran tidak wajar atau improper payment.
Apa saja investasi besar China di Indonesia? Apa kata pemerintah mengenai pernyataan KPK? Simak berita selengkapnya.
detikFinance merangkum beberapa proyek yang investasinya bersumber dari China. Pertama, proyek high speed train atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG). Berdasarkan catatan detikFinance, pada 4 April 2017, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menandatangani kerja sama dengan High Speed Railway Construction Consortium (HSRCC). Kerja sama tersebut dalam hal kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) untuk proyek Kereta Cepat JKT-BDG.
Direktur Utama PT KCIC saat itu, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan kerja sama kontrak EPC yang ditandatangani merupakan tindak lanjut dari proyek prestisius tersebut. Nilai kontrak EPC yang ditandatangani mencapai US$ 4,7 miliar.
Hanggoro juga mengatakan, kontrak EPC tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mencairkan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Selain proyek tersebut, investasi China yang masuk ke Indonesia dengan nilai cukup signifikan adalah Kawasan Industri Morowali. China tercatat berinvestasi di Indonesia senilai US$ 1,63 miliar, untuk membangun kawasan industri di sana.
Komitmen sinergi ini direalisasikan melalui penandatanganan MoU antara Tsingshan Group dan Delong Group dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park tentang kerja sama pembangunan pabrik carbon steel di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan kapasitas 3,5 juta ton per tahun dan nilai investasi US$ 980 juta.
Selain itu, Tsingshan Group dengan Bintang Delapan Group dan PT Indonesia Morowali Industrial Park bekerja sama untuk pembangunan pembangkit listrik di kawasan Industri Morowali, dengan kapasitas 700 Megawatt dan nilai investasi US$ 650 juta.
Penandatanganan kedua MoU dilakukan di sela pelaksanaan China-Indonesia Cooperation Forum: Belt and Road Initiative and Global Maritime Fulcrum di Beijing, Tiongkok, 16 Juni 2017. Turut menyaksikan kesepakatan kerja sama tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Sugeng Rahardjo.
Merespons hal itu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.
"Gini, kalau mau belajar bagaimana memberantas korupsi lihat China itu, (koruptor) tembak mati di sana itu," tegas Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Kalau pun harus berhati-hati dalam menerima investasi, Luhut menilai tak hanya China, terhadap semua negara pun Indonesia perlu berhati-hati. Luhut menegaskan selama ini investasi China di Indonesia baik-baik saja, alias tidak ada masalah.
"Ya hati-hati jangan dari China, semua pun kita harus hati-hati. (Sejauh ini investasi China di Indonesia) baik, nggak ada masalah," tambah Luhut.
Investasi China di Indonesia tak sedikit yang masuk ke sektor industri. Berkaitan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menilai Indonesia butuh investasi, salah satunya dari China.
Investasi ini untuk memberi sejumlah manfaat bagi Indonesia, salah satunya untuk mendorong pertumbuhan industri. Dia juga menilai selama ini investasi China di Indonesia tak ada masalah.
"Selama ini investasi China di sektor industri tidak ada masalah karena bagi kami investasi sangat diperlukan dalam upaya mendorong pertumbuhan industri," katanya saat dihubungi detikFinance.
Di samping itu masuknya investasi ke Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak. Itu dengan catatan investasi yang masuk untuk sektor produktif.
Dia meyakini daya saing Indonesia bisa meningkat dibandingkan negara lain dengan adanya alih teknologi dari negara-negara yang melakukan investasi di Indonesia. Biasanya negara yang berinvestasi ke Indonesia membawa serta teknologinya. Itu bisa dipelajari oleh Indonesia.
"(Investasi) meningkatkan daya saing melalui alih teknologi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja," tambahnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaitkan pernyataan KPK tersebut dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Dia mengakui pengawasan pekerjaan yang digarap China harus lebih keras dibanding negara lainnya.
"Kalau good corporate governance itu di bagian Menkeu (Menteri Keuangan). Biasanya kan kami hanya bagian kecil dari satu loan. Itu pun kita minta kalau kita sudah tender. Kalau pelaksanaannya memang kita kerasin," kata Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR.
Ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh China dalam lingkup PUPR, di antaranya tol Solo-Ngawi-Kertosono, Cisumdawu dan Manado Bitung. Basuki bilang pihaknya memang mengawasi lebih keras untuk pekerjaan yang dilakukan oleh China.
"Pengalaman kami ada di tol Soker (Solo-Kertosono), itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Sehingga kita harus cek di situ," katanya.
Basuki bahkan mengatakan ada perbedaan pengawasan antara China dan Jepang. Menurut dia, pekerjaan yang dilakukan Jepang berbeda dengan China.
"Kalau dibandingkan dengan Jepang beda. Jepang itu disiplin dan committed betul dengan apa yang sudah disetujui. Kalau China ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya dibiasakan lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada jepang, itu sudah beres," tutur Basuki.
.webp)
