4 Tahun Jokowi Pangkas Jumlah Lembaga Negara, Apa Hasilnya?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapus lembaga-lembaga negara yang selama ini tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia.

Penghapusan lembaga ini, kata Jokowi, masuk ke dalam agenda besar pemerintah yaitu reformasi struktural dan birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini saja, pemerintah telah mengintegrasikan Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.

"Bapak Presiden kemarin di Musrenbangnas 2019 menyampaikan bahwa selama 4 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ada efisiensi lembaga-lembaga yang dianggap kurang efisien dan efektif terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan. Ada 23 lembaga yang telah diakuisisi (diintegrasikan) artinya disatukan dalam kementerian atau lembaga lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Jokowi Jengkel Izin Investasi Ruwet, Pengusaha: Ego Sektoral Tinggi

Dijelaskan bahwa dari 23 LNS yang diintegrasikan, kondisi lembaga saat ini sudah lebih efektif, namun demikian pihaknya masih terus melakukan pengkajian terhadap keberadaan LNS yang kemungkinan dapat diintegrasikan dengan K/L lain.

Karena memang LNS yang telah diintegrasikan memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan K/L lainnya, sehingga memiliki kewenangan yang tumpang tindih. Diharapkan melalui pengintegrasian tersebut, tata kelola pemerintah dapat lebih efisien serta dapat mewujudkan pemerintahan yang sehat.

Menurutnya, banyaknya jumlah lembaga memiliki dampak pada jangkauan pengawasan, efisiensi kinerja, dan efisiensi anggaran.

Baca juga: Jokowi Bakal Hapus Lembaga Negara yang Tak Berkontribusi

Dengan upaya integrasi lembaga diharapkan dampak tersebut berkurang. Di samping itu, beban anggaran dan pekerjaan menjadi lebih ringan, birokrasi sebelumnya panjang dan berbelit berubah menjadi birokrasi yang mudah.

"Sesuai Peraturan Presiden (Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) kita akan menerapkan e-Goverment, dan ini sudah dimulai. Tidak ada lagi izin panjang, kalau nanti instansi pusat dan daerah telah terkoneksi karena menerapkan SPBE. Tentu secara otomtis perizinan dan birokrasi akan menjadi pendek," pungkasnya. (dna/dna)