Sri Mulyani hingga Moeldoko Kritik Keras Poyuono

Jawab Poyuono, Sri Mulyani: Parpol Dapat APBN, Jangan Lupa!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait ajakan boikot bayar pajak yang diserukan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Sri Mulyani menjelaskan, masalah perpajakan sudah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, jika mau menjaga negara ini maka mesti menjalankan kewajiban.

"Sebenarnya negara ini negara kita sendiri yang kita cintai bersama, masalah perpajakan juga sudah diatur oleh konstitusi oleh undang-undang jadi kalau mau menjaga negara ini bersama kita harus menjalankan kewajiban," katanya di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Kita boleh meminta haknya tapi juga kewajiban dilakukan. Karena pada dasarnya harus menjaga kebersamaan, di dalam penyelenggaraan negara, dalam pemerintah, perekonomian, dan dari sisi jasa kemasyarakatan," sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, uang pajak sendiri digunakan untuk banyak hal. Dari pembangunan infrastruktur hingga para pegawai.

Bahkan, Sri Mulyani menyinggung uang pajak yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diberikan ke partai politik (parpol).

"Kalau Anda tanya, uang pajak untuk apa untuk segala macam, dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, kita bicara air, listrik, tentang seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga mendapat APBN jangan lupa, karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau nggak mau membayar pajak, masa negaranya nggak jalan," jelasnya.

Poyuono Mau Boikot Bayar Pajak, DJP: Nanti Kita Periksa Pajaknya

Ajakan boikot bayar pajak dari salah satu timses capres nomor urut 02 yang juga Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menjadi kontroversi. Lalu, apa tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya tak akan mengambil langkah khusus atas seruan Poyuono terhadap publik tersebut. Karena, Ditjen Pajak sendiri meyakini bahwa hal ini tak akan membawa dampak besar kepada pemerintah.

"Kami nggak melihat bahwa itu akan membawa pengaruh besar terhadap pemerintah," tutur Hestu kepada detikFinance, Kamis (16/5/2019).

Namun, jika Poyuono mangkir dari kewajiban pajaknya, tentu akan ada konsekuensi sesuai peraturan undang-undang. Sehingga, dalam hal ini, DJP akan melakukan pemeriksaan kepada individu yang tak mau bayar pajak.

"Masalah kewajiban membayar pajak itu kan semua diatur di undang-undang dan ada konsekuensinya bagi warga negara yang tidak mau bayar pajak. Jadi, nanti kalau Pak Arief Poyuono nggak bayar pajak, nggak lapor SPT, ya tentunya kita periksa saja," tegas Hestu.

Ditjen Pajak: Masyarakat Tak Akan Ikuti Poyuono

Ajakan boikot pajak dari tim sukses kubu capres 02 Prabowo-Sandi menjadi kontroversi. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengatakan bahwa masyarakat tak akan ikuti ajakan tersebut.

"Masyarakat kan pasti paham. Mereka enggak akan mengikuti ajakan itu," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada detikFinance, Kamis (16/5/2019).

Menurut Hestu, masyarakat kini memiliki pemahaman atas kewajiban membayar pajak. Salah satunya adalah pemahaman bahwa pajak menjadi faktor utama dalam pembangunan negara ini.

"Masyarakat itu memahami kewajiban perpajakan, termasuk juga dari pajak itu kan untuk membangun negara ini. Kalau nggak ada pajak kan nggak jalan negara ini," ujar Hestu.

Poyuono Serukan Boikot Bayar Pajak, Moeldoko: Nggak Benar Itu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara soal ajakan boikot bayar pajak dari Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono. Moeldoko menyayangkan pernyataan tersebut.

"Menurut saya itu lah, orang partai politik malah memberikan pembelajaran politik yang nggak bagus kepada masyarakat. Menurut saya nggak benar itu lah," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, ajakan semacam itu merupakan pendidikan yang tidak baik diserukan ke masyarakat.

"Itu pendidikan yang nggak baik. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan (yang tidak benar)," paparnya.

Poyuono Ajak Boikot Bayar Pajak, Ini Respons Luhut

Ajakan boikot bayar pajak dari Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menjadi kontroversi. Bagaimana tidak, dia mengajak pendukung Prabowo-Sandi menolak bayar pajak.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak menanggapi hal tersebut. Luhut tak ambil pusing saat ditanya soal ajakan Poyuono agar tidak membayar pajak.

"Tanya dia (Poyuono) saja lah," jawab Luhut singkat saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).