Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan utang pemerintah merupakan produk APBN yang disepakati oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).
"Julukan ratu utang menunjukkan bahwa Rizal Ramli sangat tidak paham terhadap mekanisme pemerintahan khususnya dalam pengelolaan APBN," kata Nufransa saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (18/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, Nufransa menyayangkan Rizal Ramli yang merupakan Mantan Menteri Keuangan melontarkan hal tersebut. Apalagi, jumlah utang pemerintah per April mengalami penurunan Rp 38,6 triliun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
"Tidak pantas juga seorang mantan Menkeu memberikan komentar seperti itu," tegas dia.
Lebih lanjut Nufransa mengungkapkan, kebijakan pembangunan yang dibiayai dari utang menghasilkan aset bagi negara, seperti infrastruktur dan SDM berkualitas.
Menurut Nufransa, penggunaan utang untuk kegiatan produktif pun sudah cukup nyata dan hasilnya dinikmati masyarakat. Seperti penurunan angka kemiskinan ke level 9,66% dan pengangguran turun menjadi 5,01%.