Kamis, 23 Mei 2019 17:39 WIB
Penyelesaian Masalah Tuban Petro Berkutat di Konversi Utang Jadi Saham
Foto: Instagram @smindrawati
Jakarta - Pemerintah masih mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang melanda Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro/TPI). Persoalan yang tengah dihadapi Tuban Petro adalah jeratan utang yang merupakan warisan masa lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa upaya yang tengah dilakukan adalah mengkonversi utang menjadi modal serta pengalihan aset ke Pertamina.
"Sekarang jumlah utangnya plus bunganya sudah cukup besar. Oleh karena itu mereka jadi tersandera oleh kondisi itu," ujar Sri Mulyani usai Rakor tentang regulasi TPI di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Konversi utang menjadi modal pun sudah diamanahkan oleh RUPSLB untuk penyelesaian utang Multi Years Bond (MYB) Tuban Petro. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham 70% di Tuban Petro.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, jika 30% utang yang dikonversikan maka saham Tuban Petro 100% dikuasai pemerintah.
"Jadi kami sedang membahas bagaimana mekanisme untuk konversi utang menjadi saham dalam bentuk penyertaan kemudian bagaimana Pertamina bisa ambil alih," kata Sri Mulyani.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno beserta pejabat eselon I, lalu ada pejabat Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(hek/fdl)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa upaya yang tengah dilakukan adalah mengkonversi utang menjadi modal serta pengalihan aset ke Pertamina.
"Sekarang jumlah utangnya plus bunganya sudah cukup besar. Oleh karena itu mereka jadi tersandera oleh kondisi itu," ujar Sri Mulyani usai Rakor tentang regulasi TPI di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, jika 30% utang yang dikonversikan maka saham Tuban Petro 100% dikuasai pemerintah.
"Jadi kami sedang membahas bagaimana mekanisme untuk konversi utang menjadi saham dalam bentuk penyertaan kemudian bagaimana Pertamina bisa ambil alih," kata Sri Mulyani.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno beserta pejabat eselon I, lalu ada pejabat Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
