Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, yang dimaksud kegiatan haji itu seperti keperluan dalam melaksanakan ibadah haji, mulai dari penginapan, makanan, hingga transportasi. Karenanya, investasi itu diprioritaskan untuk di Arab Saudi.
"Prioritas kita tuh bukan investasi dalam negeri tapi investasi yang terkait dengan perhajian dalam bentuk investasi jangka panjang untuk membangun hotel, atau bersama dengan orang Arab Saudi," kata Anggito dalam blak-blakan kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
"Kemudian bisa juga membangun pabrik katering, ataupun juga pembiayaan untuk transportasi. Transportasi darat maupun udara, itu yang terkait dengan jamaah haji itu adalah investasi langsung yang kita prioritaskan," sambung dia.
Anggito mengatakan pihaknya telah masuk dalam tahap penjajakan dengan Arab Saudi terkait rencana tersebut. Meski begitu, dia menjelaskan, investasi yang dilakukan BPKH di Arab Saudi tak serta-merta membuat RI memiliki semua kebutuhan haji sendiri di sana.
Sebab, kata Anggito, kegiatan investasi langsung saat ini masih dilarang di Arab Saudi khususnya Mekah dan Madinah. Pihak asing tak bisa memiliki aset apapun secara penuh yang ada Arab Saudi.
"Jadi memang kalau investasi di Arab Saudi itu harus bersama dengan perusahaan atau warga negara Arab Saudi itu. Nah itu yang sekarang sedang kita jajaki khususnya untuk beberapa investasi terkait dengan pelayanan ibadah haji di Arab Saudi," kata Anggito.
Lebih lanjut Anggito juga menjelaskan, investasi yang dilakukan di Arab Saudi ini juga tak serta-merta membuat biaya haji turun. Sebab, kata dia, biaya haji ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat Kementerian Agama.
"Biaya haji itu tergantung kepada beberapa faktor. Faktor pertama itulah kebijakan, di Arab Saudi itu hotel itu rangenya bisa 10.000 real per satu musim, yang 2.000 juga ada. Itu kan soal pilihan, pilihan kebijakan. Kalau mau (hotel) yang lokasi itu 7 kilometer dari Masjidil Haram, ya murah. Kalau lokasinya dekat Masjidil Haram ya mahal. Jadi itu soal pilihan," jelasnya.
"Sama juga dengan bus, bus yang bus sekolah juga ada, tapi bus yang bagus bisa buat tidur juga ada. Jadi itu pilihan. Sama juga dengan makanan, makanan ada yang 30 real per jamaah ada, yang 10 real juga ada. Jadi itu soal pilihan, soal kebijakan, nah kebijakan itu diambil sama Kementerian Agama," tutur Anggito.
(fdl/dna)
