Kementan Raih Opini WTP Tiga Tahun Berturut-Turut

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah 10 tahun, opini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir, yakni sejak 2016 hingga 2018 dan hal ini merupakan yang pertama dalam sejarah Kementan.

Dengan perolehan opini WTP ini Kementan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem keuangan yang akunbel dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Kementan kembali meraih opini WTP ini merupakan wujud nyata dari komitmen meningkatkan kinerja dan pemanfaatan anggaran secara optimal dan bersih. Opini WTP ini akan terus kita pertahankan," ujar Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Justan Siahaan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/5/2019).

Justan menegaskan perolehan opini WTP ini adalah sejarah untuk Kementan dan prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, di tahun 2006-2007 Kementan mendapatkan opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

Baca juga: Mentan: Produksi Padi di Sultra Meningkat hingga 300 Ribu Ton

"Kita teruskan tradisi kinerja laporan keuangan yang baik ini. Kementerian Pertanian bekerja dengan uang rakyat sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani dan pemenuhan pangan masyarakat secara luas," tegasnya.

Justan menegaskan kembalinya Kementan meraih opini WTP ini tentu karena masih terjaganya komitmen Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menindak tegas praktek atau tindakan korupsi di lingkup Kementan. Oleh karena itu, tak ada ruang bagi pihak internal Kementan maupun eksternal untuk melakukan korupsi atau penyelewengan anggaran dalam bentuk apapun.

Faktanya, sambung Justan, selama empat tahun terakhir, Amran telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, memberikan sanksi pada 844 pegawai dan bahkan memecat pegawai karena melakukan penyelewengan atau korupsi. Amran pun berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan dan memeriksa langsung tata-kelola di Kementan.

"Inilah bentuk nyata keseriusan bahwa penindakan praktek korupsi di Kementan benar-benar tidak diberikan ruangan dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, keberhasilan memerangi korupsi dan terlepas dari praktek-praktek KKN Kementan tiga tahun berturut-turut mendapat status WTP," bebernya.

"Ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja pengelolaan anggaran Kementan sangat ketat. Lagi-lagi tidak ada ruang bagi oknum untuk bermain," tambah Justan.

Menurut Justan, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan ini pun sejalan dengan keberhasilan yang dicapai Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun sektor pertanian. Misalnya, inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57% pada 2014 menjadi 1,26% di 2017.

"Capaian lainnya, ekspor komoditas pertanian hingga saat ini melonjak 26%, nilainya Rp 1.700 triliun. Begitu PDB sektor pertanian naik 47%, total akumulasi nilainya Rp 1.375 triliun atau separuh dari APBN," ungkapnya.

Baca juga: Sidak Pasar Jatinegara, Kemendag Klaim Harga Pangan Stabil

Selanjutnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102.46, yakni tertinggi selama lima tahun terakhir. NTP ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani.

Selain peningkatan NTP, peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 9,82%, turun 0,30% dibanding September 2017 yang sebesar 10,12%. Lalu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah ini turun 630.000 orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.

"Beberapa capaian nyata ini tentu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran di Kementan benar-benar dimanfaatkan semestinya, bahkan berhasil membawa prestasi dalam pembangunan sektor pertanian," tandas Justan. (prf/dna)