Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 12 Jun 2019 18:35 WIB

Kejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus Ini

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Andhika Akbarayansyah Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Pemerintah mengejar pajak Google hingga Facebook. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemerintah akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan volume kegiatan bisnisnya di Indonesia, bukan berdasarkan bentukan perusahaan tetap.

"Jadi BUT sendiri tetap akan sama redefinisinya, tapi berapa kewajiban mereka membayar pajaknya tidak lagi diterapkan berdasarkan ada atau tidaknya BUT, tetapi berdasarkan seberapa banyak mereka mendapatkan economics value di suatu negara," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Pemerintah melalui Ditjen Pajak akan menghitung seberapa besar Google Cs mendulang pendapatan di Indonesia, yang Sri Mulyani sebut economic present. Perhitungan itu yang akan dijadikan bahan tagihan pajak.


"Sebenarnya ada berbagai macam, OECD itu ada beberapa, tetapi yang kita perjuangkan dan masuk pembahasan working group dan G20 saat membahas International Taxation, kata-kata economics present itu sudah diterima," tambahnya.

Namun, untuk mengimplementasikan pajak berdasarkan economic present perlu digodok lebih lanjut terkait azas hak perpajakan yang adil (fair taxation right). "Bagaimana bagi perpajakan secara adil antara mereka headquarter maupun di daerah mereka beroperasi," tutupnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sendiri memiliki peran cukup penting seiring dengan meningkatkan perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri. Perlu memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui BUT dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.


Aturan ini mengatur mengenai perpajakan bagi orang pribadi asing yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Serta, badan usaha asing yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya, diatur juga mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

Dalam pasal 2 ditegaskan, orang pribadi asing atau badan usaha asing yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Kepemilikan NPWP juga paling lama satu bulan setelah saat mulai menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Nantinya orang pribadi dan badan usaha asing wajib menyerahkan objek pajak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Adapun, kriteria BUT yang dijelaskan dalam aturan adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria seperti adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia dan bersifat permanen. (das/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com