Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 17 Jun 2019 16:17 WIB

Investor Butuh Jaminan Kepastian Investasi

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Rengga Sancaya Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 ditargetkan 5,3% hingga 5,6%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk mencapai pertumbuhan tersebut dibutuhkan investasi mencapai 5.832 triliun agar roda perekonomian bisa bergerak.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah perlu memberi stimulus agar investor benar-benar merealisasikan investasinya di Indonesia.

Investor yang datang menanamkan investasinya, lanjut dia, tentu berharap agar investasinya dapat berjalan lancar dan tidak mendapat gangguan. Oleh karena itu mereka membutuhkan jaminan kepastian hukum terhadap investasinya.

"Kita tahu bahwa kepastian hukum itu seringkali masih jadi masalah hingga saat ini. Pemerintah daerah sering kali mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Ini tentu mengganggu kenyamanan investor," ujar Trubus saat dihubungi kemarin.


Trubus mencontohkan masalah kerja sama antara PAM Jaya dan mitranya yakni Palyja dan Aetra. Sebab ada keinginan dari sebagian pihak untuk menghentikan kerja sama yang masih berlaku hingga 2023.

"Hal seperti ini perlu diatur. Jangan sampai investasi yang sudah berjalan dan sesuai undang undang bisa diutak atik karena beda penafsiran dari pemerintah daerah," ujarnya.

Saat ini dengan adanya Putusan PK, kerja sama investasi dengan mitra swasta di bidang sumber daya air yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara Negara melalui PAM Jaya, dikukuhkan sebagai suatu bentuk kerjasama yang memang diperlukan dan diperbolehkan secara hukum.

Dan hal tersebut sangat sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015.

Trubus mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tak perlu terlalu fokus pada pengambil alihan pengelolaan air bersih. Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI sebaiknya fokus pada upaya yang perlu dilakukan pasca kerja sama dengan swasta berakhir.

"Kalau sekarang Pemprov DKI telah membentuk tim kajian, lebih baik mandatnya ditujukan untuk membahas kelanjutan Penyediaan air pasca 2023. Sebab belum tentu juga PAM Jaya sanggup bila tidak dipersiapkan sejak saat ini," tandasnya.


Kembali ke masalah investasi, Trubus menyakini bahwa pemerintah sanggup menarik investasi besar karena berbagai hambatan telah diperbaiki.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun di DPR telah mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan instrumen fiskal APBN hingga perbaikan regulasi yang kondusif dalam rangka mendukung kebutuhan investasi tersebut.

"Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi, peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi kunci apakah perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja, maupun policy untuk simplifikasi dan regulasi yang bisa positif bagi investasi," tuturnya. (dna/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com