Senin, 17 Jun 2019 19:23 WIB
Mentan Sebut Efisiensi Jadi Kunci Raih Opini WTP Selama 3 Tahun
Foto: kementan
Jakarta - Baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian. Penghargaan itu diberikan oleh Anggota IV BPK RI Rizal Djalil yang diterima langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat halalbihalal di Kementerian Pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan capaian opini WTP yang diraih selama tiga tahun berturut-turut ini adalah berkat adanya efisiensi di tubuh kementerian.
Tercatat pada tahun 2018, pagu anggaran Kementan sebesar Rp 22,6 trilliun. Sedangkan pada tahun 2019, pagu anggaran turun menjadi Rp 21,68 trilliun. Meski anggarannya terus menyusut namun hal itu berbanding terbalik dengan produksi pertanian yang terus menunjukkan peningkatan.
"Pagu Anggaran 2020 nanti kami usulkan tambahan sebesar Rp 12,05 trilliun di atas pagu indikatif yang sudah diketok palu sebesar Rp 20,52 trilliun," kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (17/6/2019).
Tambahan tersebut digunakan untuk penguatan SDM dan vokasi pertanian (Rp 231,16 miliar), diseminasi teknologi dan penyuluhan (Rp 538,09 miliar), pemanfaatan lahan rawa (Rp 7,15 trilliun), pengembangan usaha ternak rakyat (Rp 1,43 trilliun) dan akselerasi ekspor (Rp 2,68 trilliun). Tak hanya itu, Kementerian Pertanian juga mengusulkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebesar Rp 2,21 trilliun.
Amran juga memaparkan realisasi anggaran 2019 hingga 14 Juni 2019 baru mencapai Rp 4,65 trilliun atau sekitar 21,43%. Adapun realisasi beberapa kegiatan utama meliputi pengembangan padi (12,41%) jagung (20,55%), kedelai (2,19%), karet (58, 49%), SIWAB (53,14%) serta pengembangan irigasi dan bantuan alsintan (22,24% dan 63,73%).
Melihat manfaat dan tujuan dari anggaran yang akan dilakukan dalam bentuk program Kementan, Komisi IV DPR RI pun menerima usulan tersebut dan akan memperjuangkan usulan tersebut di Badan Anggaran RI (Banggar).
Raihan opini WTP ini pun tak luput diapresiasi dari Komisi IV DPR RI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Senin (17/6).
Dengan melihat kinerja yang telah dilakukan Kementan selama ini, Edhy mengaku Komisi IV DPR RI harus mendukung penuh Kementan untuk terus melaksanakan program peningkatan produksi pangan yang bermuara pada kesejahteraan petani.
"Gelar WTP memang menjadi bonus yang diperoleh dengan kinerja yang baik dari program yang dilakukan Kementan," tegasnya.
Sementara itu anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Papua Barat, Michael Wattimena menuturkan penilaian opinsi WTP tiga kali berturut-turut menunjukkan Kementan memenuhi kualifikasi. "Hasil pencapaian (produksi, ekspor dan investasi) yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak ada yang loose (gagal), selalu up," tuturnya.
Contohnya ekspor jagung, yang kemudian diikuti ekspor kambing dan domba ke Malaysia. Bahkan Wattimena menilai, prestasi peningkatan ekspor ini luar biasa. Bukan hanya itu Menteri Pertanian juga dinilai selalu tanggap setiap kali ada daerah yang terkena bencana, apalagi bencana yang berdampak langsung pada pertanian. (mul/mpr)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan capaian opini WTP yang diraih selama tiga tahun berturut-turut ini adalah berkat adanya efisiensi di tubuh kementerian.
Tercatat pada tahun 2018, pagu anggaran Kementan sebesar Rp 22,6 trilliun. Sedangkan pada tahun 2019, pagu anggaran turun menjadi Rp 21,68 trilliun. Meski anggarannya terus menyusut namun hal itu berbanding terbalik dengan produksi pertanian yang terus menunjukkan peningkatan.
Baca juga: Pemerintah Bidik Milenial Jadi Petani |
Tambahan tersebut digunakan untuk penguatan SDM dan vokasi pertanian (Rp 231,16 miliar), diseminasi teknologi dan penyuluhan (Rp 538,09 miliar), pemanfaatan lahan rawa (Rp 7,15 trilliun), pengembangan usaha ternak rakyat (Rp 1,43 trilliun) dan akselerasi ekspor (Rp 2,68 trilliun). Tak hanya itu, Kementerian Pertanian juga mengusulkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebesar Rp 2,21 trilliun.
Amran juga memaparkan realisasi anggaran 2019 hingga 14 Juni 2019 baru mencapai Rp 4,65 trilliun atau sekitar 21,43%. Adapun realisasi beberapa kegiatan utama meliputi pengembangan padi (12,41%) jagung (20,55%), kedelai (2,19%), karet (58, 49%), SIWAB (53,14%) serta pengembangan irigasi dan bantuan alsintan (22,24% dan 63,73%).
Melihat manfaat dan tujuan dari anggaran yang akan dilakukan dalam bentuk program Kementan, Komisi IV DPR RI pun menerima usulan tersebut dan akan memperjuangkan usulan tersebut di Badan Anggaran RI (Banggar).
Raihan opini WTP ini pun tak luput diapresiasi dari Komisi IV DPR RI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Senin (17/6).
Dengan melihat kinerja yang telah dilakukan Kementan selama ini, Edhy mengaku Komisi IV DPR RI harus mendukung penuh Kementan untuk terus melaksanakan program peningkatan produksi pangan yang bermuara pada kesejahteraan petani.
"Gelar WTP memang menjadi bonus yang diperoleh dengan kinerja yang baik dari program yang dilakukan Kementan," tegasnya.
Sementara itu anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Papua Barat, Michael Wattimena menuturkan penilaian opinsi WTP tiga kali berturut-turut menunjukkan Kementan memenuhi kualifikasi. "Hasil pencapaian (produksi, ekspor dan investasi) yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak ada yang loose (gagal), selalu up," tuturnya.
Contohnya ekspor jagung, yang kemudian diikuti ekspor kambing dan domba ke Malaysia. Bahkan Wattimena menilai, prestasi peningkatan ekspor ini luar biasa. Bukan hanya itu Menteri Pertanian juga dinilai selalu tanggap setiap kali ada daerah yang terkena bencana, apalagi bencana yang berdampak langsung pada pertanian. (mul/mpr)
