Jokowi Geram Investasi Tak Nendang, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyebab kebijakan investasi nasional yang dianggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak nendang. Pemerintah, kata Sri Mulyani, selama ini sudah menerbitkan banyak kebijakan serta memberikan insentif fiskal demi mendorong laju investasi. Hanya saja, implementasi di lapangan terdapat perbedaan antar sektor industri.

"Ya kita harus betul-betul melihat per industri dan per lokasi," kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Sri Mulyani bilang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah mengidentifikasi tujuh sektor industri yang berpotensi mendorong laju investasi dan ekspor. Seperti industri makanan minuman (mamin), tekstil, otomotif, elektronik, kimia.

"Itu semuanya memiliki perbedaan dari sisi karakteristik kebutuhan mereka. Itu satu. Jadi kita akan melihat lebih dalam yang sudah diidentifikasi oleh pak Menko (Darmin Nasution)," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Kebijakan Investasi dan Perizinan Nggak Nendang

Lalu dari sisi perpajakan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa pemerintah gencar menerbitkan kebijakan insentif fiskal. Hanya saja, faktanya masih banyak yang belum memanfaatkan.

Bahkan, kata Sri Mulyani, pihaknya juga tengah melakukan kajian mengenai penurunan tarif PPh menjadi 20%.

"Itu sekarang sedang di-exercise seberapa cepat dan itu sudah betul-betul harus dihitung rate-nya turun ke 20%. Itu seberapa cepat dan seberapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya," jelas dia.

Baca juga: Nada Tinggi, Jokowi Ingatkan Menteri Sudah 6 Kali Rapat Investasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap bahwa terobosan mengenai kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan yang telah diterbitkan pemerintah tidak nendang.

Hal itu diungkapkan saat membuka rapat terbatas mengenai terobosan investasi, ekspor, dan perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

"Karena kebijakan investasi, urusan perizinan, tidak ada tendangannya apa-apa, menurut saya, sampai saat ini," kata Jokowi, Rabu (19/6/2019).



(hek/ara)