Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 21 Jun 2019 17:18 WIB

Bisakah Jokowi Bawa RI Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah?

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: andhika/detikcom Foto: andhika/detikcom
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kalangan pengusaha pun menunggu kebijakan-kebijakan yang akan dilancarkan Jokowi dalam limat tahun ke depan, khususnya di sektor ekonomi.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pun menilai bahwa Jokowi memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Menurutnya, hal itu menjadi hal penting yang perlu dikerjakan oleh Jokowi. Apa alasannya? Simak wawancara lengkapnya dengan Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono.

Bagaimana pendapat anda tentang agenda-agenda ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh Presiden yang terpilih nanti?
Tentang siapa Presidennya tentu kita harus menunggu hasil sidang Mahkamah konstitusi yang saat ini tengah berlangsung. Tetapi putusan KPPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pemilu. Jadi wajar jika kita berharap kepada beliau-beliau itu.

Baru-baru ini Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia harus bisa segera keluar di jebakan Pendapatan Menengah (Middle Income Trap). Masalah ini menurut saya sangat penting, karena sudah sekian lama kita masuk menjadi kelompok negara berpendapatan menengah, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda lepas menuju negara berpendapatan tinggi.

Bank Dunia membagi negara-negara di dunia dalam empat kelompok pendapatan, yakni kelompok negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar US$995 ke bawah (low income), negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income) di kisaran US$996-3.895, negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle Income) US$3.896-12.055, dan negara pendapatan tinggi atau maju (high income) yakni di atas US$12.056.

Saat ini rata-rata pendapatan per kapita Indonesia adalah US $ 3.927 per tahun, atau baru saja memasuki Upper Class Middle Income. Agenda utama pemerintahan baru nanti seyogyanya adalah segera membawa, paling tidak meletakkan dasar agar Indonesia lepas dari jebakan pendapatan menengah.


Apa problem negara yang terperangkap dalam pendapatan menengah?
1. Kehilangan keunggulan kompetitif mereka dalam mengekspor barang-barang jadi karena gaji pekerja di negara tersebut meningkat.
2. Pada saat yang sama, daya saing negara-negara kalah dibanding negara-negara maju.
3. Kondisi lapangan kerja yang buruk.
4. Akibatnya, negara-negara ini untuk jangka waktu yang lama (seperti Afrika Selatan dan Brasil) tidak dapat keluar dari kelompok pendapatan menengah.

Lantas bagaimana agar Indonesia tidak terperangkap dalam middle income trap?
Untuk menghindari perangkap pendapatan menengah kuncinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sekitar 5,3 persen tidak akan cukup untuk membebaskan Indonesia dari perangkap itu, seharusnyalah kita segera meloncat dengan pertumbuhan 6 atau 7 persen keatas. Ingat China dan negara lain di Asia lain yang lepas dari jebakan pendapatan menengah pada umumnya pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 2 digit.

Ada beberapa catatan untuk Presiden baru nanti:
1. Peningkatan ekspor haruslah memperolah prioritas tinggi, yang lebih terdiversifikasi, baik produk maupun pasar. Ekspor kita saat ini sangat terkonsentrasi pada sumber daya alam. Saat ini ekspor terbesar kita adalah komoditi terutama bahan bakar mineral mencapai 15,49 persen, lemak dan minyak nabati (CPO) 11,11 persen. Sementara ekspor manufaktur justru turun drastis, tahun 2010 pernah mencapai 27 persen, sekarang tinggal sekitar 19 persen. Spektrum komoditi ekspor seharusnya lebih luas dengan titik berat pada sektor manufaktur yang bernilai tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja. Kita menghadapi masalah defisit transaksi berjalan yang sangat besar dan terus menerus, merupakan akibat dari problem ini.

2. Dorong Investasi. Investasi adalah faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya investasi kita mengalami perlambatan, tahun 2018 dibanding 2017 cenderung turun, dan tahun 2019 terhambat oleh Pemilu. Beberapa faktor penghambat yang harus dibenahi guna mendorong investasi adalah: kemudahan perizinan, kepastian hukum, sistem perpajakan, dukungan infrastruktur, SDM, tingkat upah, birokrasi, pungli dan korupsi, volatilitas nilai tukar, dan kemudahan bahan baku.

3. Study yang dilakukan Bank Dunia berdasarkan pengalaman berbagai negara, menyatakan salah satu kunci keberhasilan keluar dari perangkap middle income adalah membangun sektor-sektor yang bermuatan inovasi dan ide-ide kreatif. Meningkatkan produktivitas, terutama memanfaatkan bonus demografi, dan bonus demografi jangan malah menjadi beban. Produktifitas tenaga kerja kita masih tergolong rendah di Asean, kalah sama Vietnam, Thailand bahkan Kamboja. Sedangkan tingkat upahnya tergolong sangat tinggi. Kondisi ini harus dibalik, yaitu upahnya tetap bisa bersaing tetapi dengan produktivitas tinggi. Kegiatan Research and Developement (R&D) merupakan kunci membangun ekonomi berdasar kreativitas dan inovasi. President Joko Widodo dalam pertemuan dengan APINDO minggu lalu menyebutkan dana R&D dalam APBN kita sangat besar mencapai 26 triliun rupiah, dana ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kita mendukung gagasan Pak Jokowi untuk merevitalisasi dana R&D ini agar bisa disatukan dan di fokuskan untuk kegiatan R&D yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

4. Peningkatan permintaan domestik juga merupakan strategi yang penting. Hingga saat ini konsumsi dalam negeri masih menjadi penghela utama pertumbuhan ekonomi kita, pada Triwulan 1 tahun 2019 kontribusinya adalah 56,28 persen. Kelas menengah yang semakin membesar dapat menggunakan daya belinya untuk membeli produk-produk inovatif dengan kualitas tinggi dan membantu mendorong pertumbuhan.

5. Kualitas kebijakan dan birokrasi: koordinasi, kepastian hukum, sederhana, dan pelayanan cepat berkualitas. Pada 5 tahun yang baru berlalu, kita merasakan bahwa koordinasi antara kementerian belum berjalan optimal. Masih terasa egosentris antar menteri, yang merasa dirinya paling bisa. Ke depan kita melihat bahwa egosentris ini harus dihilangkan, kementerian-kementerian penting seperti perdagangan dan pertanian perlu direformasi dan dipimpin oleh orang yang mengerti pekerjaannya.

Menurut anda sebaiknya Sektor ekonomi mana yang diprioritaskan?
1. Sektor manufaktur terutama yang yang bersifat padat karya, menghasilkan value added, dan berorientasi ekspor, antara lain pariwisata, tekstil, makanan dan minuman.
2. Start up sektor bagi pengembangan pengusaha pemula terutama industri 4.0, industri informasi dan telekomunikasi.
3. Sektor untuk peningkatan swasembada pangan: tanaman pangan, peternakan, perikanan.

(fdl/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed