Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 03 Jul 2019 13:48 WIB

Buwas Kritik soal Beras Bansos, Kemensos: Itu Salah Pengertian

Vadhia Lidyana - detikFinance
Ilustrasi beras/Foto: Rifkianto Nugroho Ilustrasi beras/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso (Buwas) sempat mengkritik Kementerian Sosial (Kemensos) yang menurutnya menyerahkan penyaluran beras bantuan sosial (bansos) ke swasta. Bahkan, Buwas menngatakan akan turun dari jabatan Dirut Bulog jika porsi beras bansos lebih banyak diambil swasta.

Menanggapi pernyataan itu, Kementerian Sosial angkat bicara. Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Andi ZA Dulung mengatakan, BPNT memang menggunakan mekanisme pasar bebas yang sudah diatur dalam Pepres nomor 63 tahun 2017. Sehingga, Kemsos tak bisa menetapkan Bulog untuk menjadi penyalur beras bantuan secara keseluruhan.

"BPNT itu sesuai dengan aturan perpresnya itu dibuka untuk umum, supplier, silakan saja. Cuma kan kita kasih keleluasaan lebih kepada Bulog, tetapi tidak bisa dalam bentuk misalnya perpres seperti rastra (beras sejahtera) tidak bisa," ungkap Andi ketika dihubungi detikFinance, Rabu (3/7/2019).

Andi pun mengatakan sebenarnya porsi penyaluran itu tidak ditentukan Kemsos, melainkan sebuah target sesuai dengan mekanisme pasar. Kemsos pun memberi jalan apabila Bulog bisa menyalurkan beras untuk 70% kebutuhan KPM di program BPNT ini.

"Tidak ada (pembagian porsi dari Kemsos). Mohon maaf itu salah pengertian, pokoknya itu salah pengertian. Karena pengertian untuk jatah itu kan tidak ada, jatah itu tidak ada. Namanya terbuka untuk umum kok. Cuma kita berusaha membantu Bulog ini supaya dia bisa marketnya lebih besar. Prinsipnya Pak Menteri ini pengin bantu karena kan dibilang, Pak ini banyak banget beras saya di gudang, bagaimana caranya supaya keluar?," jelas Andi.


Memang sebelumnya Bulog sudah berkontribusi 47% untuk penyaluran beras BPNT. Namun, maksud Andi adalah untuk meningkatkan menjadi 70% dari keseluruhan program BPNT Bulog harus bersaing dengan swasta.

"Maksud kemarin itu sekarang kan Bulog sudah berkontribusi 47%, masih berkontribusi 47%. Kemudian ada pemikiran untuk bantu beras Bulog dari gudang ini bisa keluar. Makanya kita targetkan bisa tidak Bulog mencapai 70% dari 100% program BPNT?" terang dia.

"Tapi ini kan harapan. Semua itu tergantung bagaimana Bulog mempersiapkan barangnya. Bagaimana kesiapan Bulog berkompetisi," tambahnya.

Maksudnya, tersalurnya beras Bulog di program BPNT ini tergantung mekanisme pasar. Karena, BPNT ini memang pasarnya bebas sehingga KPM bisa memilih beras mana yang mau dia beli. Sehingga Bulog harus mampu bersaing dari segi kualitas maupun harga.

"Itu tergantung masyarakat, namanya (BPNT) bebas kok. Jadi dilihat kualitas, harga," imbuh dia.


Kemudian, Andi menyatakan untuk program rastra sendiri saat ini masih tersisa sekitar 3 juta KPM yang akan berakhir pada akhir 2019. Sehingga, nantinya beralih kepada BPNT. Dalam program rastra ini, Andi menegaskan bahwa keseluruhan disalurkan oleh Bulog.

"2019 ini rencananya tidak ada lagi rastra, sampai akhir tahun. Sekarang masih ada 3 jutaan lebih sedikit rastra. Rastra itu harus Bulog," paparnya.

Saran ke Bulog

Sebelumnya Buwas mengaku siap mundur dari jabatan apabila Bulog tak dilibatkan dalam penyaluran beras Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Menurutnya, apabila Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengambil alih keseluruhan penyaluran beras bantuan tersebut ia memilih undur diri dari jabatannya sebagai Dirut Bulog.

"Kalau bisa ambil 100% kegiatan rastra sepenuhnya oleh Mensos saya mundur dari Dirut Bulog," tutur Buwas di Gedung Corporate University Bulog, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Andi mengatakan, beras Bulog dapat tersalur kepada KPM itu sesuai dengan mekanisme pasar. Maksudnya, masyarakat yang memilih mana beras yang mau dia beli. Sehingga Bulog harus bersaing dari segi kualitas dan harga.

"Itu tergantung masyarakat, namanya (BPNT) bebas kok. Jadi dilihat kualitas, harga," ujar Andi.

Andi mengatakan, sebagai perusahaan besar yang juga diutamakan oleh pemerintah seharusnya Buloh mampu bersaing dengan penyalur swasta. Sehingga, untuk terwujudnya 70% tersebut semua ada di tangan Bulog karena Kemsos sudah membuka jalan.

"Dia (Bulog) ini kan perusahaan besar. Punya fasilitas, punya infrastruktur yang banyak, dan pemerintah memihak ke dia. Harusnya dia bisa lebih banyak menguasai lagi, kalau mau berkompetisi. Dia harusnya menang kalau kompetisi. Nah kalau tidak bisa menang, berarti ada salah satu yang harus diperbaiki," terang Andi.

"Tergantung dia juga gitu loh. Jadi jangan ditekan Kemsos dan kementerian yang lain untuk membuka diri. Tetapi juga harus ada perbaikan dari sana. Nah sekarang tinggal Bulog memohon bagaimana caranya supaya lebih banyak berperan. Kalau minta begitu kan ada dua pihak, saya buka pintunya, Anda (Bulog) bikin jalurnya masuk," tambahnya.

Andi mengungkapkan, BPNT memang menggunakan mekanisme pasar bebas yang sudah diatur dalam Pepres nomor 63 tahun 2017, sehingga, Kemsos tak bisa menetapkan Bulog untuk menjadi penyalur beras bantuan secara keseluruhan.

"BPNT itu sesuai dengan aturan perpresnya itu dibuka untuk umum, suplier, silakan saja. Cuma kan kita kasih keleluasaan lebih kepada Bulog. Tetapi tidak bisa dalam bentuk misalnya perpres seperti rastra (beras bantuan sejahtera) tidak bisa," ungkap dia.

Namun, Bulog pun sebelumnya sudah berkontribusi 47% untuk penyaluran beras BPNT.

"Maksud kemarin itu sekarang kan Bulog sudah berkontribusi 47%, masih berkontribusi 47%," sebutnya.

Simak Video "Heboh Nenek di Sumedang Kecewa Timbangan Beras BPNT Kurang"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com