.webp)
Dalam sidang kabinet paripurna, Jokowi awalnya ingin investasi yang berkaitan dengan ekspor agar dipermudah perizinannya. Sayangnya, hal itu belum terjadi di lapangan.
"Berkaitan dengan investasi, mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-secepatnya tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres (Jusuf Kalla) biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," katanya.
Jokowi pun bercerita saat dirinya berkunjung ke Manado beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan bahwa sejumlah pengusaha sudah berbondong-bondong mau membangun hotel di sana. Untuk itu, dia ingin agar persoalan perizinan bisa dipermudah.
"Kemarin kita ke Manado, sama, hotel sudah berbondong-bodong, kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," jelasnya.
Untuk itu, Jokowi menekankan agar setiap instansi kementerian dan lembaga bisa saling bekerja sama untuk mempermudah perizinan di lapangan. Semua itu diperlukan untuk bisa mendongkrak investasi di dalam negeri.
"Semua hal seperti ini kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya kita akan sampai kapan pun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," katanya.
"Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian ini yang harus didahulukan saya kira mungkin itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan dan masih banyak hal yang ingin saya sampaikan setelah ini," tutup Jokowi.
(fdl/fdl)
