Jokowi bakal Penuhi Janji ke Pengusaha Turunkan Pajak di Periode 2

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode 2 mendatang selama 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah memenuhi janji menurunkan tarif pajak kepada dunia usaha, yaitu PPh Badan.

"Untuk 5 tahun ke depan sesuai arahan bapak presiden, tentu beberapa yang memang sifatnya headline itu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dan juga janji yang disampaikan oleh bapak presiden, aspirasi dari dunia usaha dan janji bapak presiden," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Dia mengatakan saat ini, rancangan undang-undang (RUU) untuk menunaikan janji Jokowi sedang dalam pembahasan. Pihaknya bakal berkonsultasi dengan masyarakat termasuk dunia usaha.

"Kita harapkan akan bisa disampaikan oleh bapak presiden pada bulan-bulan mendatang," sebutnya.

Baca juga: Minta Pajak Kuasai IT, Boediono: Ke Depan akan Sangat Kompleks

Selain itu, fokus pemerintahan di 5 tahun ke depan adalah kebijakan perpajakan untuk ekonomi digital. Pihaknya akan melihat dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN), dan juga dari sisi tata kelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya.

"Jadi inilah yang sedang kita siapkan. Kita tentu terus mendapatkan arahan dari bapak presiden," ujarnya.

Berkaitan dengan berbagai kemungkinan perubahan pada kebijakan perpajakan, Sri Mulyani menilai perlu ada penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Neraca Dagang Surplus, Sri Mulyani: Ekspor Harus Terus Digenjot

"Karena setiap perubahan pajak pasti terpengaruh atau mempengaruhi APBN secara langsung. Jadi kita juga harus mendesain APBN di tahun 2020 dan seterusnya dengan antisipasi reformasi tersebut," tambahnya.

Wacana penurunan tarif PPh Badan sendiri sudah muncul sejak lama. Namun sampai saat ini, belum ada tanda-tanda tarif pajak bagi korporasi ini akan turun.

Pada masa kampanye pilpres 2019 lalu, Jokowi juga membawa wacana ini dalam daftar janjinya. Jokowi mengatakan, sudah membicarakan bagaimana langkah menurunkan pajak korporasi itu sehingga memberikan daya saing pada produk-produk Indonesia, namun tak juga rampung.

"Sampai sekarang saya enggak mengerti mengapa belum rampung-rampung, belum selesai. Saya enggak tahu hitungannya seperti apa," katanya pada Jumat (22/3/2019).


(zlf/zlf)