Senin, 15 Jul 2019 19:08 WIB
Sederet Jurus Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan
Presiden Jokowi/Foto: Instagram Jokowi
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data angka kemiskinan sebesar 9,41% atau setara 25,14 juta orang pada Maret 2019. Angka tersebut turun dibanding September 2018 sebesar 9,66%.
Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penurunan angka kemiskinan itu merupakan hasil program yang digagas pemerintah. Program tersebut diarahkan ke beberapa hal pokok.
"Penurunan angka kemiskinan menjadi satu kesatuan dari program yang digagas pemerintah. Program-program tersebut diarahkan pada beberapa hal pokok, seperti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat," kata Erani kepada detikFinance dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).
Dia menyebut, kebijakan itu direalisasikan menjadi sejumlah program antara lain Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga dana desa.
"Dari sisi dukungan terhadap permodalan, pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7% sejak 2018. Sementara pada sisi anggaran, pemerintah menaikkan alokasi belanja perlindungan sosial dari Rp 140 triliun (2015) menjadi Rp 200 triliun (APBN-2019)," ujarnya.
Berikut penjelasan lengkap pihak Istana soal penurunan angka kemiskinan:
Pendalaman Kualitas Pembangunan
Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional terus menjadi sorotan publik. Terkadang, mereka lebih fokus pada angka yang dihasilkan daripada melihat lebih dalam dampak yang dihasilkan. Sejak 2015-2019, pertumbuhan ekonomi mampu menekan tiga masalah sosial sekaligus, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Artinya, terjadi pendalaman kualitas pembangunan.
Rilis BPS terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,14 juta jiwa atau 9,41% (Maret 2019). Perkembangan ini sekaligus mengonfirmasi pemenuhan target angka kemiskinan pada APBN-2019 sebesar 8,5-9,5%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 turun menjadi 5,01% dan diproyeksi di bawah 5% pada rilis berikutnya. Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga menurun, menjadi 0,382 (Maret 2019) dari 0,389 (Maret 2018).
Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin turun sekitar 810 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun menjadi 6,69% dan di perdesaan turun menjadi 12,85%. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,07% pada Triwulan I-2019, maka dapat dikatakan bahwa 1% pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi sekitar 159 ribu penduduk miskin.
Penurunan angka kemiskinan menjadi satu kesatuan dari program yang digagas pemerintah. Program-program tersebut diarahkan pada beberapa hal pokok, seperti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Wujud nyata program tersebut dilakukan melalui Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga Dana Desa [Kementerian Keuangan, 2019]. Dari sisi dukungan terhadap permodalan, pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen sejak 2018. Sementara pada sisi anggaran, pemerintah menaikkan alokasi belanja perlindungan sosial dari Rp140 triliun (2015) menjadi Rp200 triliun (APBN-2019).
(hns/hns)
Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan penurunan angka kemiskinan itu merupakan hasil program yang digagas pemerintah. Program tersebut diarahkan ke beberapa hal pokok.
"Penurunan angka kemiskinan menjadi satu kesatuan dari program yang digagas pemerintah. Program-program tersebut diarahkan pada beberapa hal pokok, seperti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat," kata Erani kepada detikFinance dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).
Baca juga: Angka Kemiskinan RI Turun ke 9,41% |
Dia menyebut, kebijakan itu direalisasikan menjadi sejumlah program antara lain Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga dana desa.
"Dari sisi dukungan terhadap permodalan, pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7% sejak 2018. Sementara pada sisi anggaran, pemerintah menaikkan alokasi belanja perlindungan sosial dari Rp 140 triliun (2015) menjadi Rp 200 triliun (APBN-2019)," ujarnya.
Berikut penjelasan lengkap pihak Istana soal penurunan angka kemiskinan:
Pendalaman Kualitas Pembangunan
Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional terus menjadi sorotan publik. Terkadang, mereka lebih fokus pada angka yang dihasilkan daripada melihat lebih dalam dampak yang dihasilkan. Sejak 2015-2019, pertumbuhan ekonomi mampu menekan tiga masalah sosial sekaligus, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Artinya, terjadi pendalaman kualitas pembangunan.
Rilis BPS terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,14 juta jiwa atau 9,41% (Maret 2019). Perkembangan ini sekaligus mengonfirmasi pemenuhan target angka kemiskinan pada APBN-2019 sebesar 8,5-9,5%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 turun menjadi 5,01% dan diproyeksi di bawah 5% pada rilis berikutnya. Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga menurun, menjadi 0,382 (Maret 2019) dari 0,389 (Maret 2018).
Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin turun sekitar 810 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun menjadi 6,69% dan di perdesaan turun menjadi 12,85%. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,07% pada Triwulan I-2019, maka dapat dikatakan bahwa 1% pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi sekitar 159 ribu penduduk miskin.
Penurunan angka kemiskinan menjadi satu kesatuan dari program yang digagas pemerintah. Program-program tersebut diarahkan pada beberapa hal pokok, seperti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Wujud nyata program tersebut dilakukan melalui Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga Dana Desa [Kementerian Keuangan, 2019]. Dari sisi dukungan terhadap permodalan, pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen sejak 2018. Sementara pada sisi anggaran, pemerintah menaikkan alokasi belanja perlindungan sosial dari Rp140 triliun (2015) menjadi Rp200 triliun (APBN-2019).
 |
