.webp)
"Pengusaha selalu melihat dari segi logika bisnis. Dia tidak bisa keluar dari situ. Jadi, sepanjang memang menguntungkan untuk satu bidang usaha daerah di perbatasan, pasti didatangi pengusaha," tutur Andi dalam diskusi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia, di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Sebelum masuk ke daerah perbatasan, pengusaha tentu meminta kepastian infrastruktur memadai mulai dari akses jalan hingga listrik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengakui, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gencar membangun sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan RI atau di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurut Andi, pihaknya masih perlu melakukan analisis atau pemetaan wilayah-wilayah yang telah dibangun infrastruktur tersebut.
"Iya, makanya langkah selanjutnya buat spatial analysis di mana perbatasan yang sudah ada infrastrukturnya. Sehingga, pengusaha bisa buka usaha di bidang pangan. Atau bagaimana pengusaha menciptakan mitra lokal di sana. Kemudian menjalankan usahanya secara swadaya," papar Andi.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, perlu adanya partisipasi pengusaha untuk mengembangkan ekspor komoditas pangan unggulan dari wilayah perbatasan negara.
"Potensial Indonesia ini untuk ekspor kan luar biasa. Indonesia kan ada batas darat, ada batas laut. Misalnya di sepanjang Kalbar, itu tanaman-tanaman palawija suburnya luar biasa, beras, jeruk. Nah sekarang siapa kawan kita, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) yang berminat dagang, mengusahakan ini?" imbuh Suhajar.
Suhajar menuturkan, pemerintah sudah membangun infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan.
"Pemerintah terus membangun infrastruktur, di sebagian tempat sekarang infrastrukturnya sudah bagus. Nah sekarang yang berat tugas kita itu, potensi perbatasan mengolahnya, mendidik masyarakatnya, nah ini butuh pengusaha juga. Kalau tak ada pengusaha tapi orang sudah produksi tak ada yang beli pula. Kita kan bukan pedagang," tandasnya.
 |
