Jawab Isu Bangkrut, PT Pos Buka Suara

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 23 Jul 2019 07:36 WIB
Jawab Isu Bangkrut, PT Pos Buka Suara
Foto: Suasana Kantor PT Pos Solo (Bayu Ardi Isnanto/detikFinance)

Menurut Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Eddi Santosa, pihaknya tidak bangkrut. Anggapan bangkrut menurutnya sebuah pernyataan retorik tanpa data.

"Tidak benar sama sekali. Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data," kata Eddi kepada detikFinance, Senin (22/7/2019).

Eddi menjelaskan kinerja perusahaan, pertama permasalahan karyawan, dia mengklaim semua hak karyawan sudah terpenuhi. Mulai gaji, tunjangan, bahkan hingga BPJS, dia juga menegaskan tidak ada PHK yang dilakukan perseroan.

"Hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena cost living adjustment terus diterapkan. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar," kata Eddi.

Selanjutnya, kinerja layanan pun masih lancar dilakukan. Katanya, Pos Indonesia tetap memberikan layanan postal 6 hari dalam seminggu.

"(Pos Indonesia) Masih bisa memberikan Layanan Pos Universal 6 hari per minggu. Postal Services di luar negeri melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu," papar Eddi.

Lalu, mengenai pinjaman Eddie menjabarkan bahwa pinjaman memang dilakukan, namun bukan cuma untuk bayar gaji karyawan. Pinjaman digunakan untuk seluruh modal kegiatan perusahaan, dan gaji karyawan ada dalam biaya operasional di dalamnya.

"Kalau pinjam uang buat bayar gaji, nggak akan ada yang kasih pinjam. Pinjaman itu untuk modal kerja, hal yang sangat wajar dalam bisnis
Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi," kata Eddi.

Pembayarannya pun disebut Eddi terkendali dengan baik. Aset perseroan pun masih dimiliki penuh tanpa agunan apapun.

"Semua utang lancar, krediturnya Bank Pemerintah dan Bang Asing terkemuka di dunia. Semua aset dalam kendali full, tidak ada yang diagunkan," kata Eddi.

"Turn over jasa keuangan sekitar Rp 20-an triliun per bulan," tambahnya.

Eddi menjelaskan ada juga pendapatan lewat layanan pemerintah. Mulai dari penjualan materai hingga kurir pemerintahan, rata-rata menghasilkan Rp 800 miliar per tahun.

"Pendapatan yang bersumber dari APBN, government services. PSO, fee distribusi materai, fee collecting pajak, jasa kurir surat dinas, rata-rata sekitar Rp 800-an miliar per tahun," kata Eddi.

Perseroan juga disebut Eddi mendapatkan rating yang cukup bagus. "Pos mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia)," tutupnya.