Kurangi Polusi, DKI Bisa Wajibkan PNS Naik Angkutan Umum

Foto: #enakdisopirin (Tim Infografis: Luthfy Syahban)

Jakarta - Menggunakan transportasi umum menjadi salah satu cara menekan polusi udara di Jakarta. Salah satu caranya adalah wacana mewajibkan PNS yang bekerja di Pemerintah Provinsi untuk naik angkutan umum.

Cara ini memang bisa manjur, menurut Pengamat Transportasi dan Tata Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan memang bisa saja PNS menarik masyarakat untuk naik angkutan umum. Namun, pengawasannya kata Tigor yang harus disoroti.

Bisa juga diwajibkan, memang PNS itu bisa jadi umpan narik masyarakat naik umum. Tapi, pengawasannya bisa nggak," kata Tigor kepada detikFinance, Senin (29/7/2019).

Kata Tigor, pada periode jabatan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama para pegawai sudah pernah diwajibkan naik angkutan umum. Namun, realisasinya kata Tigor tidak jelas sampai sekarang.

Hal itu menurut Tigor karena kurangnya pengawasan dari pemerintah provinsi. Kata Tigor saat itu pemerintah kurang konsisten soal aturan kewajiban naik angkutan umum bagi pegawainya. Untuk itu, selain mewajibkan PNS DKI naik angkutan umum, Pemprov DKI juga perlu memikirkan insentif dan pengawasan agar kebijakan ini berjalan dengan konsisten.

"Tapi ya dulu-dulu juga pernah dipaksain pegawai DKI pake angkutan umum. Pernah itu zaman Jokowi, zamannya Ahok, sampai Ahok naik umum dari rumahnya di Kelapa Gading. Tapi ya apa sekarang kan? Nggak jalan akhirnya, artinya nggak konsisten," tambahnya.

Polusi Jakarta makin parah, kualitas udaranya pun semakin buruk. Yuk, bantu kurangi polusi Jakarta dengan naik angkutan umum. Lagian kan lebih #enakdisopirin daripada nyetir sendiri.