Senin, 29 Jul 2019 13:11 WIB
Pengusaha Perempuan Dorong Ekonomi RI Lebih Mandiri
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) bakal andil mewujudkan prediksi konsultan manajemen Global McKinsey. Yang mana sesuai prediksinya pada 2025, PDB tahunan Indonesia tembus US$ 135 miliar.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Ipemi, Ingrid Kansil dalam Rapat Kerja Nasional Ipemi di Jakarta. Dalam kesempatan itu pula, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi sang istri, Mufidah Jusf Kalla.
"Ini dukungan nyata beliau terhadap Ipemi. Yang bertujuan meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menuju kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berakhlakul kharimah," kata dia dalam keterangannya, Jakarta, Senin (29/7/2019).
Kata Ingrid, pemberdayaan perempuan menjadi arus utama kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Sekaligus berperan penting dalam mengurangu kemiskinan. Bahkan menurut Bank Dunia, kesenjangan gender menyebabkan pendapatan negara anggota OECD rata-rata hilang 15%. Sebanyak 40% di antaranya disebabkan oleh entrepreneurship gaps.
Lain halnya dengan Global McKinsey. Prediksinya, ekonomi global akan kehilangan PDB US$ 4,5 triliun pada 2025 jika melepaskan potensi ekonomi perempuan. Indonesia sendiri diramalkan akan meningkat PDB tahunanya hingga US$ 135 miliar pada tahun 2025 jika meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi.
"Oleh karena itu, Ipemi tidak ingin ketinggalan langkah. Dan tentunya melibatkan diri bersama pemerintah, serta stakeholders untuk berkontribusi melalui aktifitas dan program kerja. Agar mencapai target seperti yang diramalkan McKinsey," tutur Ingrid.
Apalagi, pemerintah punya program prioritas. Selain membangun infrastruktur, Jokowi-JK juga komit meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ingrid mendukung hal tersebut karena sesuai dengan program kerja Ipemi, yakni gerakan ekonomi rakyat.
Dia yakin, kehadiran Ipemi bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai targetnya, 5,6 persen di 2020. Mengingat sebaran anggota Ipemi sangat menyeluruh. Terdiri dari 34 provinsi, 340 kabupaten/kota, dan 5 negara (Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Turki, dan Amerika Serikat).
"Dengan peran Ipemi, banyak memiliki keunggulan daripada kelemahan dalam penetrasi pasar domestik atau pasar luar negeri. Meski beberapa kendala serta tantangan yang dihadapi masih ada," ungkap Ingrid.
Tantangan tersebut seperti pengembangan produk, menejemen keuangan, dan tata kelola perusahaan maupun pemasaran baik di dalam dan luar negeri. Namun, kata Ingrid, sebagian dari tantangan itu ada solusinya. Yakni bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, BEKRAF, BPOM, lembaga keuangan, dan stakeholders lainnya.
Dia menyebut kendala yang paling berat adalah ketersediaan pembiayaan. Sebab itu, dirinya mendorong pemerintah agar pemerintah meningkatkan program KUR. Bukan hanya bunga yang rendah, tetapi juga kemudahan dalam persetujuan kredit. Bahkan kalau bisa plafonnya dinaikkan menjadi Rp 100 juta tanpa agunan.
Berbicara keunggulan, Ingrid menyebut ada anggota Ipemi di beberapa daerah yang menciptakan kemandirian ekonomi. Misalnya dengan menjalankan Warung Muslimah di kecamatan, dan Gerai Muslimah di perkotaan. Fungsinya untuk menjual dan memasarkan produk-produk Ipemi. Selain juga pemanfaatan teknologi, seperti online.
"Kami juga mendorong Ipemi di seluruh Indonesia meningkatkan dan mencetak pengusaha muslimah pemula. Melalui salah satu program nasional Ipemi, yaitu kompetisi 'Pemilihan Duta Muslimah Preneur' yang berlangsung tanggal 29 Maret kemarin di Jakarta," ungkap dia.
Simak Video "Pengusaha: Revisi UU KPK Tak Jadi Kendala Iklim Investasi di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Ipemi, Ingrid Kansil dalam Rapat Kerja Nasional Ipemi di Jakarta. Dalam kesempatan itu pula, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi sang istri, Mufidah Jusf Kalla.
"Ini dukungan nyata beliau terhadap Ipemi. Yang bertujuan meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menuju kemandirian ekonomi yang berkepribadian Indonesia dan berakhlakul kharimah," kata dia dalam keterangannya, Jakarta, Senin (29/7/2019).
Lain halnya dengan Global McKinsey. Prediksinya, ekonomi global akan kehilangan PDB US$ 4,5 triliun pada 2025 jika melepaskan potensi ekonomi perempuan. Indonesia sendiri diramalkan akan meningkat PDB tahunanya hingga US$ 135 miliar pada tahun 2025 jika meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi.
"Oleh karena itu, Ipemi tidak ingin ketinggalan langkah. Dan tentunya melibatkan diri bersama pemerintah, serta stakeholders untuk berkontribusi melalui aktifitas dan program kerja. Agar mencapai target seperti yang diramalkan McKinsey," tutur Ingrid.
Apalagi, pemerintah punya program prioritas. Selain membangun infrastruktur, Jokowi-JK juga komit meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ingrid mendukung hal tersebut karena sesuai dengan program kerja Ipemi, yakni gerakan ekonomi rakyat.
Dia yakin, kehadiran Ipemi bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai targetnya, 5,6 persen di 2020. Mengingat sebaran anggota Ipemi sangat menyeluruh. Terdiri dari 34 provinsi, 340 kabupaten/kota, dan 5 negara (Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Turki, dan Amerika Serikat).
"Dengan peran Ipemi, banyak memiliki keunggulan daripada kelemahan dalam penetrasi pasar domestik atau pasar luar negeri. Meski beberapa kendala serta tantangan yang dihadapi masih ada," ungkap Ingrid.
Tantangan tersebut seperti pengembangan produk, menejemen keuangan, dan tata kelola perusahaan maupun pemasaran baik di dalam dan luar negeri. Namun, kata Ingrid, sebagian dari tantangan itu ada solusinya. Yakni bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, BEKRAF, BPOM, lembaga keuangan, dan stakeholders lainnya.
Dia menyebut kendala yang paling berat adalah ketersediaan pembiayaan. Sebab itu, dirinya mendorong pemerintah agar pemerintah meningkatkan program KUR. Bukan hanya bunga yang rendah, tetapi juga kemudahan dalam persetujuan kredit. Bahkan kalau bisa plafonnya dinaikkan menjadi Rp 100 juta tanpa agunan.
Berbicara keunggulan, Ingrid menyebut ada anggota Ipemi di beberapa daerah yang menciptakan kemandirian ekonomi. Misalnya dengan menjalankan Warung Muslimah di kecamatan, dan Gerai Muslimah di perkotaan. Fungsinya untuk menjual dan memasarkan produk-produk Ipemi. Selain juga pemanfaatan teknologi, seperti online.
"Kami juga mendorong Ipemi di seluruh Indonesia meningkatkan dan mencetak pengusaha muslimah pemula. Melalui salah satu program nasional Ipemi, yaitu kompetisi 'Pemilihan Duta Muslimah Preneur' yang berlangsung tanggal 29 Maret kemarin di Jakarta," ungkap dia.
Baca juga: Kadin Kumpulkan Ribuan Pelaku Blockchain |
Simak Video "Pengusaha: Revisi UU KPK Tak Jadi Kendala Iklim Investasi di Indonesia"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
