Kamis, 01 Agu 2019 23:03 WIB
Gaji Direktur AP II Sudah Tinggi, Kok Masih Korupsi Juga?
Foto: Ilustrasi fokus (bukan buat insert) OTT Direksi AP II (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengamankan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II Andra Y Agussalam dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga terlibat suap sesama BUMN.
Sebagai direktur di perusahaan pengelola bandara, Andra disebut-sebut memiliki gaji yang besar.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut, gaji direktur AP II sekitar Rp 200 juta sebulan. Angka itu termasuk di dalamnya tantiem atau keuntungan perusahaan yang dibagi ke karyawan.
"Kalau tentang gaji, saya yakin betul bahwa penghasilan dan tantiem segala kalau Angkasa Pura itu enggak mungkin di bawah Rp 200 juta sebulan, dengan tantiem," katanya kepada detikFinance, Kamis (1/8/2019).
Maka itu, Said menyebut, tidak masuk akal jika dengan gaji tersebut bakal mencari uang untuk kepentingan pribadi.
"Kalau untuk kepentingan pribadi nggak masuk akal. Saya menduganya yang terjadi adalah jatah makelar proyek," sambungnya.
Said pun menilai pejabat di BUMN supaya ditinjau kembali. Menurutnya, ada sejumlah kemungkinan direksi BUMN terjerat kasus di antaranya kebutuhan tambahan di luar tanggung jawab.
"Jadi menurut saya ada dua kemungkinan memang ada beban di luar tanggung jawab beban tambahan, beban cost politik karena orang-orang baik, atau memang dicari orang bisa merealisasikan cost politik," tutupnya.
Simak Video "Aksi Erick Thohir Benahi BUMN, Rekrut Ahok hingga Chandra Hamzah"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Sebagai direktur di perusahaan pengelola bandara, Andra disebut-sebut memiliki gaji yang besar.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut, gaji direktur AP II sekitar Rp 200 juta sebulan. Angka itu termasuk di dalamnya tantiem atau keuntungan perusahaan yang dibagi ke karyawan.
Maka itu, Said menyebut, tidak masuk akal jika dengan gaji tersebut bakal mencari uang untuk kepentingan pribadi.
"Kalau untuk kepentingan pribadi nggak masuk akal. Saya menduganya yang terjadi adalah jatah makelar proyek," sambungnya.
Said pun menilai pejabat di BUMN supaya ditinjau kembali. Menurutnya, ada sejumlah kemungkinan direksi BUMN terjerat kasus di antaranya kebutuhan tambahan di luar tanggung jawab.
"Jadi menurut saya ada dua kemungkinan memang ada beban di luar tanggung jawab beban tambahan, beban cost politik karena orang-orang baik, atau memang dicari orang bisa merealisasikan cost politik," tutupnya.
Simak Video "Aksi Erick Thohir Benahi BUMN, Rekrut Ahok hingga Chandra Hamzah"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
