Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance Jumat (2/8/2019) adalah kritik dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu terhadap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II), Andra Y Agussalam, yang kena ciduk KPK. Said menyatakan penghasilan seorang direktur AP II tergolong tinggi, mencapai Rp 200 juta/bulan. Cuma kok gaji sudah tinggi kenapa masih korupsi juga?
Berita terpopuler lainnya adalah kritik terhadap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pindah ibu kota ke luar Jawa. Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi sudah memilih lokasi ibu kota baru di Kalimantan, cuma lokasi persisnya masih dirahasiakan.
Jika tak ada perubahan rencana, Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan pada penyampaian nota keuangan 16 Agustus nanti. Mau tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini
Gaji Direktur AP II Sudah Tinggi, Kok Masih Korupsi JugaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengamankan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II Andra Y Agussalam dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga terlibat suap sesama BUMN.
Sebagai direktur di perusahaan pengelola bandara, Andra disebut-sebut memiliki gaji yang besar.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut, gaji direktur AP II sekitar Rp 200 juta sebulan. Angka itu termasuk di dalamnya tantiem atau keuntungan perusahaan yang dibagi ke karyawan.
"Kalau tentang gaji, saya yakin betul bahwa penghasilan dan tantiem segala kalau Angkasa Pura itu enggak mungkin di bawah Rp 200 juta sebulan, dengan tantiem," katanya kepada detikFinance, Kamis (1/8/2019).
Maka itu, Said menyebut, tidak masuk akal jika dengan gaji tersebut bakal mencari uang untuk kepentingan pribadi.
"Kalau untuk kepentingan pribadi nggak masuk akal. Saya menduganya yang terjadi adalah jatah makelar proyek," sambungnya.
Pemerintah semakin serius untuk merealisasikan wacana pemindahan ibu kota. Rencananya Presiden Jokowi akan menjelaskan lebih rinci terkait rencana tersebut saat pidato kenegaraan di DPR/MPR 16 Agustus nanti.
Berbagai diskusi hingga ratas di Istana Negara sering digelar untuk membahas rencana besar ini. Kisi-kisinya pun mulai terbuka, seperti lokasinya di Pulau Kalimantan hingga perkiraan kebutuhan dana yang mencapai Rp 466 triliun.
Pemerintah juga telah membuat sedikit gambaran perencanaan awal secara luas. Salah satunya untuk mencari pendanaan dengan memaksimalkan berbagai skema pendanaan yang melibatkan BUMN dan swasta.
Rencana ini disambut baik oleh swasta. Namun mereka juga tak sedikit melontarkan kritik. Berikut berita selengkapnya: Hujan Kritik Atas Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota
Nama baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali tercoreng. Salah satu direktur terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis pagi (1/8/2019).
Petinggi BUMN itu ialah Andra Y Agussalam, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II. Ia terjaring KPK terkait dugaan suap antar BUMN.
Bicara mengenai Andra tak lengkap jika tidak mengulas perjalanan karirnya di BUMN. Berikut berita selengkapnya: Perjalanan Karir Direktur Keuangan AP II Sebelum Terciduk KPK
Jangan Sampai Kena Jeratan Rentenir Online, Ini Cirinya
Layanan financial technology (fintech) pinjaman online ilegal saat ini masih marak di masyarakat. Masih ada masyarakat yang mendapatkan intimidasi kekerasan dari para rentenir online tersebut.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan saat ini pihaknya mendorong proses hukum kepada para pelaku fintech ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi atau tindakan yang tidak menyenangkan lainnya.
"Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat melaporkan entitas tersebut ke kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan unsur pidana," kata Tongam dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019).
Dia mengungkapkan Satgas juga melakukan tindakan preventif dengan melakukan edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.
Tongam mengungkapkan, masyarakat jangan sampai terjebak di dalam jeratan fintech pinjol ilegal ini. Dia menyebut ciri-ciri aplikasi abal-abal tersebut bisa dengan mudah dikenali.
Fintech abal-abal ini tidak memiliki izin resmi dari regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas yang tercantum di aplikasi.
"Mereka biasanya memberikan pinjaman dengan sangat mudah, tapi informasi bunga dan denda tidak jelas," ujar dia.
Selain semuanya serba tidak jelas, fintech abal-abal ini juga memberlakukan bunga dan denda yang tidak terbatas. Padahal, jika fintech yang sudah diawasi oleh OJK harusnya memiliki batasan denda dan bunga yang berlaku.
Kemudian penagihannya tidak ada batasan waktu, jadi bisa saja tengah malam mereka menagih. Fintech abal-abal ini memiliki akses ke seluruh data yang ada di ponsel pengguna.
Berita terpopuler detikFinance Kamis (1/8/2019) seputar Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam terjaring operasi tangkap tangan KPK. Andra diangkat sebagai direktur di Angkasa Pura II berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-08/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015.
Pria kelahiran Jakarta, 24 Maret 1964 ini sebelumnya juga menjabat sebagai direktur di perusahaan pelat merah. Dia sebelumnya Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) periode 2008-2015.
Selain itu, berita terpopuler lainnya masih seputar korupsi di BUMN, yaitu sederet daftar petinggi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Mau tahu informasi selengkapnya? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini: Direktur AP II Diciduk KPK, Sederet Bos BUMN Terbelit Korupsi
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
