Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 05 Agu 2019 16:49 WIB

BUMN Oh BUMN, Listrik Padam hingga OTT KPK

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma-detikFinance
Jakarta - Badan usaha milik negara (BUMN) bertubi-tubi dihantam berbagai masalah, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap petinggi perusahaan pelat merah, hingga kesalahan teknis yang berakibat fatal.

Sebut saja yang baru-baru ini terjadi, yaitu padamnya listrik di separuh Pulau Jawa selama berjam-jam yang terjadi Minggu (4/8). Hari ini masih terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga menyita perhatian banyak pihak lantaran memoles laporan keuangannya dari rugi menjadi untung. Maskapai milik negara itu pun harus merevisi laporan keuangannya yang terbukti memang rugi. Itu diumumkan pada Jumat, 26 Juli.


Sabtu 20 Juli, masalah juga dialami oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di mana sejumlah nasabah mengeluhkan saldo tabungannya. Mereka mengeluh lantaran nominal saldonya berubah drastis, ada yang bertambah dan berkurang.

Masih di bulan Juli, telah terjadi insiden kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang terjadi pada 12 Juli 2019 kemarin. Itu dioperasikan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero).

BUMN oh BUMN, ada apa sebenarnya dengan perusahaan yang dibina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno itu?

"Secara keseluruhan, secara umum memang ada persoalan governance (tata kelola) di BUMN," kata Wakil Direktur Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada detikFinance, Senin (5/8/2019).

Pada kasus pemadaman listrik misalnya, menurut dia ada SOP yang tidak terpenuhi. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan lambatnya penanganan PLN. Lain cerita kalau kondisi tersebut disebabkan oleh bencana alam. Itu bisa dimaklumi jika PLN tak menjalankan SOP dengan sempurna.

Soal saldo nasabah Bank Mandiri, menurutnya harusnya itu bisa diantisipasi oleh Mandiri, di mana seiring perkembangan teknologi, bank pelat merah itu harus mampu menghitung berbagai risiko yang mungkin bisa terjadi.

Tak hanya itu, di pertengahan tahun ini saja, tercatat beberapa petinggi BUMN terjerat oleh KPK, yaitu Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2019 lalu. Terseretnya Sofyan menjadi salah satu berita besar tahun ini, sebab saat itu dia adalah orang nomor satu di salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PT PLN (Persero).

Wisnu Kuncoro sebelumnya Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dia terjaring operasi OTT KPK pada Maret 2019 lalu. Wisnu 'nyangkut' di KPK terkait dugaan pengadaan barang dan jasa.


Yang masih segar, KPK mengamankan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam dalam OTT pada 1 Agustus. Andra diduga menerima suap dari PT INTI.

Menurut Eko, itu menggambarkan aspek tata kelola yang lemah. Selanjutnya pengawasan dari Kementerian BUMN hanya sebagai rutinitas tanpa dievaluasi apakah itu cukup.

"Sehingga muncul perilaku-perilaku di luar pasar, terjadi korupsi dan lain-lain itu. Ya itu kan memungkinkan mereka, kenapa sih direktur-direktur berani melakukan kayak gitu, ya karena ada kesempatan, kesempatan dari pengawasan yang lemah," tambahnya.

Simak Video "PLN Potong Gaji 40 Ribu Karyawan Buat Bayar Kompensasi"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com