Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 05 Agu 2019 18:51 WIB

Optimalkan Infrastruktur Luar Jawa untuk Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Alfi Kholisdinuka - detikFinance
Foto: KEIN Foto: KEIN
Jakarta - Pemerintah harus melakukan akselerasi operasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), utamanya di luar Pulau Jawa untuk memicu pertumbuhan ekonomi sebagai langkah ekstra di samping pengendalian ekspor-impor dan peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan pembangunan KEK diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerataan pembangunan. Dijelaskannya, bahwa KEK dikembangkan untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan daya saing internasional.

"Jadi ini harus disegerakan, industrialisasi harus berjalan di sana. Pemerintah perlu mengakselerasi KEK dengan berbagai cara, misalnya dengan insentif pajak," ujar Arif dalam keterangannya, Senin (5/8/2019).

Mengutip data Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, tercatat 10 KEK telah beroperasi yakni KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Morotai, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Kemudian, KEK yang dalam tahap pembangunan yakni KEK Tanjung Api-Api dan KEK Sorong.


Usulan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Semester II/2019 masih didominasi oleh Pulau Jawa sebagai kontributor utama, yaitu mencapai 59,11%. Selanjutnya adalah Sumatera 21,31 persen dan pulau-pulau lainnya masih berkutat di angka satu digit.

"Secara spasial belum terjadi distribusi sumber-sumber pertumbuhan yang seimbang. Malah kencendrungannya Jawa makin signifikan. Masih rendahnya kontribusi daerah membuat pertumbuhan ekonomi nasional juga rendah," sebutnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan kondisi itu juga menggambarkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap komoditas. Pasalnya harga komoditas yang masih belum membaik memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Daerah sangat fragile dengan kondisi ini, belum terjadi perubahan struktural. Harusnya daerah masuk ke midstream," imbuh Arif.

Dengan demikian, apabila KEK berjalan sesuai dengan tujuannya, maka industrialisasi di daerah akan terjadi dan diproyeksikan memberikan kontribusi terhadap perbaikan ekspor dan mampu menekan impor yang masih menjadi beban perekonomian nasional. BPS mencatat ekspor Juni 2019 turun 8,98% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Sementara impor Juni 2019 naik 2,8% dari pada Juni 2018.


Berdasarkan data BPS, secara golongan barang, impor Januari hingga Juni 2019 didominasi oleh mesin atau pesawat mekanik dengan kontribusi sebesar 17,65% terhadap total impor. Sementara berdasarkan golongan penggunaan barang, bahan baku penolong menyumbang 74,98% terhadap total impor.

Jika langkah ekstra seperti percepatan operasionalisasi KEK tidak disegerakan, Arif mengingatkan agar pemerintah juga perlu mewaspadai pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal II/2019 sebesar 5,05%, lebih banyak disokong oleh pertumbuhan konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT).

Pada pertumbuhan ekonomi kuartal II/2019 konsumsi LNPRT tumbuh tumbuh 15,27% secara year on year (YoY), melampaui konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga.

"Harus diingat bahwa pertumbuhan kuartal ini karena kemarin ada pemilu serentak, libur anak sekolah dan lebaran. Untuk pertumbuhan hingga akhir tahun penyangga seperti ini sudah tidak ada lagi, sehingga jika tidak ada extraordinary action maka pertumbuhan ekonomi hanya akan berkisar di 5 hingga 5,1%," jelasnya.

Simak Video "Sandi: Pemerintah Terjebak Dalam Pertumbuhan Ekonomi 5%"
[Gambas:Video 20detik]
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com