Kamis, 08 Agu 2019 13:45 WIB
Sepeda Motor Bikin Ruwet dan Sumbang Polusi, Kurang Penegakan Hukum?
Foto: Rifkianto Nugroho
FOKUS BERITA
#enakdisopirin
Jakarta - Banyaknya jumlah sepeda motor disebut turut menyumbang pencemaran udara di Jakarta. Selain itu, sepeda motor juga disebut sebagai sumber keruwetan dan kemacetan di Ibu Kota. Apa penyebabnya?
Direktur Riset CORE Piter Abdullah menjelaskan untuk menangani kendaraan bermotor roda dua memang dibutuhkan kebijakan dan strategi yang pas.
Menurut dia, selama ini pengelolaan kendaraan roda dua belum maksimal, sehingga menyebabkan Jakarta yang ruwet dan macet.
"Motor itu juga harus dipikirkan, harus dibenahi penegakan hukumnya. Jalan raya itu seperti rimba belantara, kalau keserempet motor, malah pemotornya yang marah duluan. Banyak juga yang menerobos jalur satu arah," kata Piter saat dihubungi detikFinance, Kamis (8/8/2019).
Dia mengungkapkan, kebijakan penegakan hukum ini memang tak populis. Namun justru di sanalah ujian untuk Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta. "Kita juga harus berhenti membandingkan Ahok dan Anies, sekarang ya sekarang, Anies harus menunjukkan prestasinya bahwa dia bisa lebih baik dari Ahok atau gubernur-gubernur sebelumnya," imbuh dia.
Menurut Piter, jika penanganan transportasi publik dan pembatasan kendaraan bermotor roda dua sudah berjalan. Maka secara natural masyarakat akan beralih ke transportasi umum.
Kebijakan ganjil-genap untuk mobil, menurut Piter bukanlah hal yang efektif. Hal ini mencerminkan adanya "ketidaktegasan" pembuat kebijakan. Sepeda motor memang harus diatur di jalan raya.
"Walaupun sama-sama bayar pajak, jalan itu memang harus diatur peruntukannya. Jalan kelas 1 tidak boleh motor masuk misalnya, itu bukan diskriminasi mirip lah sama tol yang juga tidak boleh motor lewat," jelas dia.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyebutkan pencemaran udara yang terjadi di Jakarta ini salah satu penyebabnya adalah dari transportasi.
Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengungkapkan saat ini jika dilihat memang kualitas udara di Jakarta sudah berbahaya sekali.
Dia menyebutkan jika pencemaran udara tersebut disumbang 80% oleh transportasi.
Simak Video "Duh! 2 Napi Asimilasi di Konawe Kembali Berulah, Curi 7 Motor"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
Direktur Riset CORE Piter Abdullah menjelaskan untuk menangani kendaraan bermotor roda dua memang dibutuhkan kebijakan dan strategi yang pas.
Menurut dia, selama ini pengelolaan kendaraan roda dua belum maksimal, sehingga menyebabkan Jakarta yang ruwet dan macet.
Dia mengungkapkan, kebijakan penegakan hukum ini memang tak populis. Namun justru di sanalah ujian untuk Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta. "Kita juga harus berhenti membandingkan Ahok dan Anies, sekarang ya sekarang, Anies harus menunjukkan prestasinya bahwa dia bisa lebih baik dari Ahok atau gubernur-gubernur sebelumnya," imbuh dia.
Menurut Piter, jika penanganan transportasi publik dan pembatasan kendaraan bermotor roda dua sudah berjalan. Maka secara natural masyarakat akan beralih ke transportasi umum.
Kebijakan ganjil-genap untuk mobil, menurut Piter bukanlah hal yang efektif. Hal ini mencerminkan adanya "ketidaktegasan" pembuat kebijakan. Sepeda motor memang harus diatur di jalan raya.
"Walaupun sama-sama bayar pajak, jalan itu memang harus diatur peruntukannya. Jalan kelas 1 tidak boleh motor masuk misalnya, itu bukan diskriminasi mirip lah sama tol yang juga tidak boleh motor lewat," jelas dia.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyebutkan pencemaran udara yang terjadi di Jakarta ini salah satu penyebabnya adalah dari transportasi.
Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengungkapkan saat ini jika dilihat memang kualitas udara di Jakarta sudah berbahaya sekali.
Dia menyebutkan jika pencemaran udara tersebut disumbang 80% oleh transportasi.
Simak Video "Duh! 2 Napi Asimilasi di Konawe Kembali Berulah, Curi 7 Motor"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
FOKUS BERITA
#enakdisopirin
