"Simpulnya memang selalu seperti itu, memang ada kemudahan dari kredit, tapi diizinkan dan dipakai untuk kendaraan publik misalnya ojek online kalau tidak diizinkan ya permintaan tidak akan tinggi," kata Enny saat dihubungi detikFinance, Kamis (8/8/2019).
Dia mengungkapkan, memang aturan-aturan tersebut tujuan utamanya untuk memacu konsumsi dan mendorong pertumbuhan industri otomotif yang merupakan penopang pertumbuhan industri.
Tapi dari hal tersebut, dampak polusinya tidak terhitung karena jumlah kendaraan roda dua yang semakin banyak. Bahkan di dekat stasiun atau halte banyak ojek online yang mangkal.
Menurut Enny pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga harus bersinergi untuk meningkatkan layanan transportasi publik. Hal ini karena, jika layanan sudah baik maka masyarakat dengan sendirinya akan beralih ke angkutan umum.
"Menurut saya yang paling utama adalah perbaikan dari transportais publik ditingkatkan dan pengendalian kendaraan pribadi," jelas dia.
Pengamat Ekonomi, Aviliani menjelaskan saat ini memang transportasi umum di wilayah Jabodetabek belum memadai. Karena itu masyarakat memilih sepeda motor untuk memudahkan dan harga yang lebih murah.
Hal ini karena pengeluaran mereka untuk transportasi ini sangat besar. "Memang polusi ini ya harus ditangani dengan transportasi umum yang terjangkau lalu kemacetan yang makin berkurang. Karena itu pemerintah daerah Jakarta dan sekitarnya harus bekerja ekstra untuk meningkatkan kualitas tersebut," imbuh dia.
Simak Video "Bahayanya Polutan PM2,5 Bagi Kesehatan Tubuh"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
