Beredar Kabar NET TV PHK Karyawan, Ini Faktanya

NET TV jadi buah bibir di media sosial. Pada jejaring Twitter, stasiun televisi tersebut menjadi trending topic karena dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Seperti yang dilihat detikFinance, Jumat (9/8/2019), NET TV sudah diperbincangkan hingga 24 ribu twit pada pukul 11.29 WIB.

"NET TV melakukan PHK massal karena gak mampu bersaing dengan TV lain? Wajar, yang hari ini mendadak sedih karena kaget mendapat kabar itu sebagian besar juga udah jarang seharian nonton TV kok...," cuit akun @halleluhellyeah.

Akun bernama @SherlyO62662789 ikut berkomentar soal isu PHK di NET TV.

"Di NET Tv pantesan udah gak ada acara THE EAST lagi... Kalah bersaing, apa lagi bangkrutkah NET Tv sampai harus PHK massal karyawannya...???," cutinya.

detikFinance mengkonfirmasi kabar tersebut ke Pimpinan Redaksi sekaligus Vice President PR & Corsec NET Mediatama, Dede Apriadi. Dia belum bisa berkomentar banyak.

"Saya no comment dulu deh, saya tanya bos saya dulu ya, sebentar ya, habis Jumatan ya, saya coba tanya nanti habis Jumatan," kata dia melalui sambungan telepon.

Sejauh yang dia tahu, kondisi di NET TV tidak terjadi apa-apa.

"Saya harus tanya dulu ke bos dulu ya, soalnya informasi itu menurut saya harus konfirmasi karena di sini belum ada apa-apa gitu," tambahnya.

Beredar Kabar PHK di NET TV, Wishnutama: Tidak Ada PHK!

Komisaris Utama PT Net Mediatama Televisi, Wishnutama, membantah kabar akan ada PHK massal di NET TV. Dia menegaskan tidak ada rencana seperti itu.

"Barusan saya sudah ketemu dengan direksi untuk minta penjelasan perihal berita ini. Informasi yang disampaikan kepada saya oleh direksi tidak ada PHK seperti yang diberitakan," kata Wishnutama kepada detikFinance , Jumat (9/8/2019).

Dihubungi terpisah, Chief Operating Officer PT Net Mediatama Azuan Syahril juga memberi penjelasan serupa. Dia memastikan kabar tersebut tidak benar.

"Kita kan bicara pada pemberitaan bahwa Net melakukan PHK, itu sih nggak benar sama sekali lah, nggak benar itu," jelasnya.

Bukan PHK Massal, NET TV Tawarkan Karyawan Mengundurkan Diri

Chief Operating Officer PT Net Mediatama Azuan Syahril memastikan tidak ada rencana PHK massal terhadap karyawan Net TV. Tapi pihaknya tak membantah sedang melakukan efisiensi. Manajemen menawarkan karyawannya untuk mengundurkan diri (resign) secara suka rela dengan diberi benefit yang layak.

"Yang ada kita di sini dalam rangka, salah satunya efisiensi segala macam, kita mencoba menawarkan ke karyawan yang berminat mengundurkan diri kita kasih kesempatan dan akan diberikan benefit," kata dia kepada detikFinance, Jumat (9/8/2019).

Dia menjelaskan, saat ini industri televisi memang mengharuskan pihaknya mengambil langkah-langkah efisensi, tapi bukan dengan PHK massal dan sepihak.

Baca juga: Beredar Kabar PHK di NET TV, Wishnutama: Tidak Ada PHK!

"Sebenarnya gini sih, kita kan lagi situasi kayak gini, kompetisi, situasi ekonomi segala macam, teknologi ke depan juga membuat perlu dilakukan strategi baru. Nah kaitan dengan itu, kita sebenarnya kalau bicara PHK sih nggak ada ya," paparnya.

Namun dia enggan memberi tahu apa benefit yang akan didapatkan karyawan Net TV yang mengundurkan diri dari pekerjaannya.

"Itu juga kita lakukan dengan mufakat kedua belah pihak," sebutnya.

Mengintip Wacana PNS Boleh Kerja dari Rumah

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan saat ini pihaknya sedang mendesain sistem kerja PNS di kementerian dan lembaga agar bisa meniru gaya perusahaan rintisan atau startup.

Karena hal itu, Wangsa mengungkapkan bahwa ke depan PNS akan memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya.

"Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana," katanya dalam Forum Merdeka Barat di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Wangsa memaparkan, berdasarkan data Global Talent Competitiveness Index di tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 119 negara. Skor terkecil yang didapat yakni pada poin global knowledge skills, terutama penguasaan IT.

Oleh karenanya sejak 2014, rekrutmen CPNS dilakukan dengan sistem IT. Selain untuk efisiensi, rekrutmen dengan cara baru itu bertujuan agar CPNS yang direkrut memahami IT. Diharapkan hal tersebut diterapkan dalam pekerjaan.

"Sejak 2014-2018, jumlah rekrutmen CPNS mencapai 317.979 orang. Sejak pendaftaran mereka harus menggunakan sistem computerize. Diharapkan di 2024, PNS kita memiliki basis IT yang cukup kuat karena jumlahnya akan 50 persen dari total PNS, dengan asumsi per tahun rekrutmen 200 ribu formasi," papar Setiawan.

Ketika memiliki pemahaman mengenai pemanfaatan IT, pihaknya pun yakin akan terjadi percepatan, efisiensi, dan akurasi pelayanan, serta berdampak sosial. Oleh karenanya untuk posisi tertentu akan diberikan fleksibilitas kerja.

"Kami yakin mereka (PNS yang menguasai IT) adalah tulang punggung kita ke depan. Fleksibilitas kerja ini masuk dalam indikator birokrasi," tegasnya.

Culasnya Peserta BPJS Kesehatan Bikin Sri Mulyani Jengkel

Polemik BPJS Kesehatan seakan tidak ada habisnya. Program asuransi kesehatan yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia itu masih menderita defisit yang cukup besar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, asuransi di Indonesia memang masih sangat dangkal. Masih banyak warga negara Indonesia yang menganggap asuransi bukan hal yang penting.

"Inssurance Indonesia itu masih sangat shallow. Kami punya UU asuransi, dan sekarang sedang bicara peraturan pemerintahnya, tapi kalau kita bicara tentang penetrasi dari asuransi di Indonesia sangat-sangat limited," ujarnya dalam acara Breakfast Forum yang diselenggarakan ILUNI FEB UI di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Sri Mulyani mencontohkan ibunya sendiri. Saat ibunya masih hidup dia menyarankan agar ikut program asuransi. Tapi justru sarannya ditolak.

"Dia bilang, ndo (nak) hidup saya sudah lama? anak saya 10. Selama ini kita selamat dan saya nggak pernah beli asuransi. Asuranya dari gusti Allah," ucapanya.

Point yang disampaikan Sri Mulyani bahwa kesadaran untuk ikut asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Padahal Indonesia adalah negara ring of fire yang sangat rentan terjadi bencana alam. Dia menyindir bahwa orang Indonesia lebih memilih beli pulsa ketimbang bayar premi asuransi.

"Rumah nggak diasuransikan, mobil nggak, kesehatan enggak, kita lebih sering membeli pulsa dari pada beli BPJS Kesehatan," tambahnya.

Dia juga menyindir beberapa peserta BPJS Kesehatan yang hanya mendaftar ketika sedang sakit. Namun setelah sehat mereka tak lagi mau membayar iuran.

"Banyak yang terjadi sekarang orang hanya beli kartu BPJS untuk jadi anggota pas mau masuk rumah sakit, habis itu dia nggak mau angsur lagi. Seolah itu sudah menjadi urusan Bu Menkeu deh kalau saya sakit tagihannya," sindirnya.