Selasa, 13 Agu 2019 15:55 WIB
Rini Mau Rombak Direksi BUMN, DPR: Apa Karena Hanky Panky?
Foto: Hendra Kusuma-detikFinance
Jakarta - Anggota komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyoroti rencana Kementerian BUMN merombak direksi perusahaan pelat merah hingga Oktober 2019. Hal itu menyusul larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan di tubuh BUMN.
Menurut Hendrawan, perombakan direksi jelang periode kedua pemerintahan Jokowi memang harus hati-hati. Jangan sampai itu disisipi kepentingan negatif, dia mencontohkan hanky panky alias kongkalikong.
"Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian apakah hanya karena hanky panky atau hanya hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik ataupun dewan," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Menurutnya Kementerian BUMN menaungi perusahaan negara yang sangat strategis bagi kemajuan Indonesia. Jangan sampai Kementerian BUMN salah mengambil langkah.
"Kementerian ini strategis sekali, (aset BUMN) Rp 8.000 triliun. Dalam konteks globalisasi paling berpotensi membangun Indonesia," sebutnya.
Bahkan BUMN ini punya tanggung jawab terhadap program-program pemerintah. Tentunya jika salah ambil tindakan bisa membuat tujuan negara yang diemban BUMN tak bisa tercapai.
"BUMN ini siap digerakkan tiap saat untuk mengemban misi kepentingan negara," tambahnya.
Dapat diketahui, lima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.
Sehari berikutnya giliran PGAS yang menggelar RUPSLB pada 30 September di Four Seasons Hotel, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI.
Terakhir, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi yang belum ditentukan.
Simak Video "APBN 2018 Jadi UU, Sri Mulyani Apresiasi DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
Menurut Hendrawan, perombakan direksi jelang periode kedua pemerintahan Jokowi memang harus hati-hati. Jangan sampai itu disisipi kepentingan negatif, dia mencontohkan hanky panky alias kongkalikong.
"Kami akan monitor terus, kalau ada pergantian apakah hanya karena hanky panky atau hanya hal-hal yang sifatnya tidak profesional, nanti akan kami soroti dan kami akan memberikan kritik baik sebagai partai politik ataupun dewan," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Menurutnya Kementerian BUMN menaungi perusahaan negara yang sangat strategis bagi kemajuan Indonesia. Jangan sampai Kementerian BUMN salah mengambil langkah.
"Kementerian ini strategis sekali, (aset BUMN) Rp 8.000 triliun. Dalam konteks globalisasi paling berpotensi membangun Indonesia," sebutnya.
Bahkan BUMN ini punya tanggung jawab terhadap program-program pemerintah. Tentunya jika salah ambil tindakan bisa membuat tujuan negara yang diemban BUMN tak bisa tercapai.
"BUMN ini siap digerakkan tiap saat untuk mengemban misi kepentingan negara," tambahnya.
Dapat diketahui, lima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN.
Sehari berikutnya giliran PGAS yang menggelar RUPSLB pada 30 September di Four Seasons Hotel, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI.
Terakhir, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi yang belum ditentukan.
Simak Video "APBN 2018 Jadi UU, Sri Mulyani Apresiasi DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/zlf)
