Sempat Molor, Paripurna Pengesahan Evaluasi APBN 2018 Dimulai

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggelar rapat paripurna dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang didampingi hampir seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rapat paripurna ini akan membahas soal Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018.

Jadwal rapat paripurna sebenarnya diagendakan pukul 10.00 WIB, namun baru dibuka oleh pimpinan rapat paripurna Fadli Zon pada pukul 11.16 WIB.

"Berdasarkan catatan sekretariat, daftar hadir ditandatangani oleh 292 orang dari 560 fraksi, dengan demikian forum sudah tercapai, izinkan kami dari meja pimpinan membuka sidang paripurna dibuka dan terbuka untuk umum," kata Fadli di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Susi-Sri Mulyani Kesal Disuguhi Botol Plastik, Bagaimana Menteri Lain?

Sebelumnya, Sri Mulyani sudah membahas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Salah satu yang dosoroti adalah realisasi pertumbuhan ekonomi yang di luar dari target.

Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menjabarkan enam asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun lalu yang tidak berhasil dicapai pemerintah. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pelaksanaan APBN tahun 2018 pemerintah tidak dapat mencapai beberapa target asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2018, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi 5,17% berada di bawah target asumsi sebesar 5,4%," kata dia di Ruang Rapat Banggar, DPR, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Baca juga: AS-China Perang Dagang, Ini Peluang Emas Buat RI

(hek/ang)