Dirinya pun menunggu kepastian dari pihak MPR sendiri mengenai isu yang sudah digulirkan itu.
"Kalau sudah ditetapkan kita akan lihat," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, sejumlah fraksi sudah mulai bicara soal isu ini. Sebagian menyatakan setuju, sebagian lain menolak dengan bicara soal anggaran.
Nah soal anggaran, sebagai gambaran, pada 2018 lalu MPR sepakat menambah 3 wakil ketua MPR. Sebagai dampaknya, pada RAPBN 2019, Kesetjenan MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 350 miliar.
Sekjen MPR Maaruf Cahyono, saat itu, menjelaskan tambahan sebesar Rp 350 miliar itu utamanya digunakan untuk pembiayaan gaji dan tunjangan bagi tiga tambahan pimpinan MPR. Selain gaji dan tunjangan, juga ada biaya untuk mendukung penyediaan SDM seperti sopir dan asisten rumah tangga (ART) bagi ketiga pimpinan baru tersebut.
"Kami mengajukan anggaran di tahun 2019 untuk tambahan sebesar Rp 350 miliar. Anggaran tambahan itu Rp 327 miliar sekian adalah untuk kepentingan pembiayaan gaji dan tunjangan terhadap 3 orang pimpinan. Sementara Rp 22 miliar untuk kepentingan pembiayaan supporting SDM ajudan, pengemudi, dan asisten rumah tangga untuk 3 orang pimpinan baru dan beberapa perbaikan di Gedung Nusantara," ujar Maaruf.
Dari data di atas, jika dihitung kasar, artinya, per pimpinan MPR membutuhkan anggaran sekitar Rp 115 miliar per tahunnya. Artinya lagi, jika ada 10 pimpinan MPR, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,15 triliun. Namun itu tadi, ini baru hitungan kasar.
(hek/ang)