.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setidaknya ada lima kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Pertama, peningkatan kualiatas sumber daya manusia (SDM).
"Terutama dikaitkan dengan keinginan program pemerintah untuk menangani permasalahan SDM, entah baik dari sisi pendidikan, skill, mobilitas maupun kemampuan menciptakan inovasi dan kreativitas yang berujung pada produktivitas perekonomian," katanya di Kompleks MPR-DPR Jakarta, Rabu (21/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketiga, perlindungan sosial. Ini karena keinginan kita untuk tidak sekadar tumbuh tinggi ekonominya, tapi juga berkualitas dengan juga pada saat sama menyelesaikan masalah ketimpangan," paparnya.
Keempat, desentralisasi fiskal. Pemerintah, kata dia, mengalokasikan sepertiga belanja negara untuk transfer ke daerah. Kelima, antisipasi pada ketidakpastian risiko dalam dan luar negeri.
"Oleh karena itu, di RAPBN 2020 kita proyeksikan pendapatan negara Rp 2.221,5 triliun, belanja negara Rp 2.528,8 triliun dengan defisit 1,76% dari GDP atau Rp 307,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang juga sudah lebih rendah dari RAPBN-nya. Ini didesain dalam rangka untuk jaga fiskal space kita dalam rangka antisipasi ketidakpastian," jelasnya.
"Sinyal yang ingin disampaikan, Indonesia desain APBN secara prudent tapi juga sangat responsif dari sisi policy penerimaan dan belanja untuk turut serta menyelesaikan masalah fundamental maupun antisipasi kondisi cyclical," tutupnya.
(eds/eds)
