googletag.defineSlot('/4905536/detik_desktop/finance/pop_ups', [785, 440], 'div-gpt-ad-1574092191519-0').addService(googletag.pubads());
ADVERTISEMENT
Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 26 Agu 2019 14:52 WIB

Jadi Guru Besar, Bos OJK Bicara Pesatnya Perkembangan Fintech

Bayu Ardi Isnanto - detikFinance
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso/Foto: Dok. Humas UNS Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso/Foto: Dok. Humas UNS
Solo - Selain membawa perkembangan ekonomi, hadirnya revolusi industri 4.0 juga dinilai berdampak negatif. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan dapat melakukan mitigasi dengan paradigma baru.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam pidatonya yang berjudul Revolusi Digital: New Paradigm di Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pidato disampaikan dalam pengukuhannya sebagai guru besar tidak tetap pertama Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Dalam pidatonya, Wimboh mengatakan kehadiran teknologi memaksa pemerintah mengubah paradigma dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Alasannya, arus informasi menjadi lebih cepat dan semakin terbuka.


"Asumsi ekonomi fundamental jangka panjang sudah tidak relevan lagi. Siklus ekonomi lebih unpredictable sehingga risiko besar harus kita waspadai," kata Wimboh dalam pengukuhan guru besar di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS, Senin (26/8/2019).

Risiko tersebut antara lain adanya persaingan antara tenaga kerja dengan mesin. Diperkirakan permintaan tenaga kerja terampil akan berkurang hingga 22 persen.

"Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Karena undang-undang dan peraturan sudah tidak dapat menjangkau lagi," katanya.

Untuk itu, Wimboh menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dalam memformulasikan regulasi dan pengawasan. Dengan demikian, inovasi keuangan tetap berkembang namun dalam stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga.


Dia mencontohkan inovasi keuangan tersebut ialah financial technology (fintech). Teknologi keuangan ini dinilai menjadi alternatif yang dapat melayani masyarakat hingga ke golongan menengah ke bawah yang selama ini dinilai unbanked.

"Beberapa pendekatan yang dapat diadopsi, pertama ialah mendorong transparansi dalam penyelenggaraan usaha fintech. Kedua, mendorong penyelenggaraan fintech yang sustain dalam jangka panjang. Ketiga, mewujudkan smooth transition dalam persaingan untuk memitigasi distorsi," ujarnya.

Simak Video "1.230 Fintech Ilegal Dibekukan Selama Tahun 2018-2019"
[Gambas:Video 20detik]
(bai/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com