Jakarta -
Selama sepekan ke belakang, topik pindah ibu kota menjadi berita paling terpopuler
detikFinance. Presiden Joko Widodo sudah resmi memutuskan akan memindahkan ibu kota menuju Kalimantan Timur.
Selain itu, topik terpopuler lainnya adalah penolakan mantan Dirut BRI Suprajarto, saat ditetapkan menjadi Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Pria ini menolak menempati posisi tertinggi di BTN di hari yang sama saat dirinya ditetapkan menjadi direktur utama dalam RUPSLB Kementerian BUMN.
Selain itu masih ada tiga topik terpopuler pekan ini, apa saja? Simak informasinya hanya di
detikFinance, klik halaman berikutnya.
Senin lalu (26/8/2019), Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru nantinya akan berdiri di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Alasannya, Jokowi menilai beban Jakarta sudah begitu berat. Beban yang dimaksud adalah beban kemacetan, beban polusi, beban kepadatan penduduk, dan beban lainnya. Perencanaan akan dikebut di tahun 2020 dan pemindahan akan selesai di tahun 2024.
Pemerintah memproyeksi dana sebesar Rp 466 triliun untuk melakukan pemindahan ibu kota. 19% akan diambil dari APBN, sisanya dana akan dicari lewat skema yang lain, termasuk KPBU melibatkan swasta.
Artikel selengkapnya:
Suprajarto menolak saat ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Pria ini digeser dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam keputusan RUPSLB Kementerian BUMN.
Suprajarto menolak, karena dirinya tidak pernah diajak bicara mengenai posisi barunya tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Direktur Utama BTN, di hari yang sama saat dia ditetapkan.
"Bahwa saya ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya apalagi diajak musyawarah. Oleh karena itu oleh penetapan RUPSLB atas penetapan ini saya tidak dapat menerima keputusan itu, dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB BTN," kata Suprajarto di bilangan Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Artikel selengkapnya:
Demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran untuk semua golongan. Baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun umum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan bahwa BPJS Kesehatan terus mengalami defisit, tahun ini saja katanya lembaga ini diproyeksi defisit Rp 32 triliun. "BPJS Kesehatan masih akan bolong tahun ini," katanya saat rapat bersama DPR, di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Penyesuaian tarif iuran diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencapai Rp 160.000 per bulan per jiwa untuk kelas I peserta umum atau non PBI. Sedangkan kelas III baik PBI dan non PBI menjadi Rp 42.000 per bulan per jiwa, atau naik dua kali lipat untuk peserta PBI yang sebelumnya Rp 23.000 dan non PBI sebesar Rp 25.500.
Artikel selengkapnya
Masih di ranah Kementerian BUMN, bongkar pasang memang sedang dilakukan di beberapa BUMN. Selain perombakan yang berujung masalah penolakan di Bank BTN, perombakan juga terjadi di Bank BNI hingga PGN.
Masalahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menitahkan para menterinya untuk tidak mengambil keputusan strategis sampai Oktober 2019. Namun, Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Gatot Trihargo mengatakan, kebijakan yang menyangkut BUMN pasti telah dikomunikasikan Presiden. Apalagi, hal itu menyangkut BUMN-BUMN besar.
"Kan Bapak Presiden sampai Oktober, sampai 5 tahun ke depan masih Bapak Presiden juga, dan untuk semua perusahaan BUMN besar-besar pasti harus dikomunikasikan Bapak Presiden," ujar Gatot di Kantor Pusat Bank BTN, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Artikel selengkapnya
Situasi Kota Jayapura, Papua sempat lumpuh pasca aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan pada Kamis (29/8/2019). Imbasnya pun dirasakan oleh pengusaha hotel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat tingkat okupansi atau keterisian hotel turun 10-15% akibat kericuhan tersebut.
Bahkan aksi massa menyebabkan kerusakan pada kaca hotel di Jayapura, Papua. Pasalnya para pengunjuk rasa melempari kaca-kaca hotel. Sejumlah hotel pun kena imbasnya.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sana juga tak beroperasi karena tidak kondusif. Pertamina menyatakan SPBU sempat ditutup.
Artikel selengkapnya:
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
