Investasi Terganjal Gara-gara Izin Pusat dan Daerah Tak Sinkron

Jakarta - Pemerintah melalui arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang gencar menggenjot investasi. Namun, hal itu masih terkendala masalah perizinan karena tak sinkron pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan masalah perizinan masih menjadi keluhan para investor untuk datang ke Indonesia. Dia bilang ada perbedaan aturan antara pusat dan daerah.

"Yang menjadi keluhan potensial investor datang ke Indonesia, beda penjelasan pusat dan daerah ada tidak sinkronitas berbagai hal di lapangan," kata Enggartiasto usai menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah (Rakorpusda) di Gedung BI, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Tapi, gubernur kawasan besar berkomitmen kuat dengan pembicaraan yang terjadi selama ini adalah kemudahan perizinan. Sesuai perintah Presiden akan berjalan juga di daerah," sambungnya.

Baca juga: BI dan Pemerintah Rapat Bahas Pengembangan Industri

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setiap daerah memiliki perbedaan mekanisme terkait investasi.

"Misalnya soal industri TPT (tekstil dan produk tekstil) atau alas kaki dan sebagainya. Tapi kemudian permasalahannya apa? Ya karena tidak selalu sama persoalannya per daerah itu. TPT di Jawa Tengah tidak sama persoalannya dengan TPT di Jawa Barat," terang dia.

Untuk itu, menurut Darmin, dengan ada Rakorpusda ini, pemerintah pusat, daerah, BI dan OJK dapat menjalin sinergi untuk bisa mendorong investasi lebih mudah masuk ke Indonesia.

"Kalau sudah bersama-sama dengan Pemda ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk penyempurnaan dan sebagainya. Dibandingkan dengan kalau itu dibicarakan dan disiapkan hanya di pemerintah pusat saja," tandas Darmin.

Baca juga: Was-was Gejolak Global, Pengusaha: Semoga Ekonomi RI Tak di Bawah 5%

(fdl/fdl)