Jokowi Jengkel 33 Perusahaan Cabut dari China Tak Lirik RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya lantaran investasi yang masuk ke Indonesia kalah dari negara tetangga. Banyak perusahaan yang pindah dari China larinya bukan ke Indonesia.

"Catatan yang kemarin disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar (di relokasi ke negara lain)," kata Jokowi, Rabu (4/9/2019).

Dari 33 perusahaan itu, Jokowi menekankan bahwa 23 memilih pindah ke Vietnam, dan 10 sisanya pindah ke beberapa negara mulai dari Malaysia Thailand, dan Kamboja. Bahkan Jokowi sampai mengulangi data itu untuk memberi penekanan.

"Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi ada permasalahan yang terjadi di internal Indonesia. Penyebabnya bukan karena faktor eksternal. Dia mencontohkan, perusahaan yang pindah dari China hanya butuh waktu dua bulan untuk bisa pindah ke Vietnam.

"Tolong ini digarisbawahi, hati-hati berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan. Dan setelah dilihat lebih detail kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya, kita bisa bertahun-tahun," tambah Jokowi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membeberkan penyebab perusahaan yang pindah dari China tak satu pun ke Indonesia.

"Masalah utamanya begini, belakangan ini, katakanlah setahun terakhir, cukup banyak relokasi industri dari China. Itu sedikit sekali yang ke Indonesia. Sebagian besar Vietnam, Kamboja, Thailand. Indonesia dari China jarang sekali," kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Menurut Darmin permasalahannya bukan ada di perizinan melainkan rekomendasi yang terlalu lama untuk diberikan ke investor.

"Ini menunjukkan bahwa ada yang nggak berjalan dengan baik di kita. Bahkan beberapa hal bukan izin, kadang-kadang cuma rekomendasi teknis apalah namanya. Nggak ada izin tapi perlu rekomendasi, nah ini perlu lama," jelasnya.

Dia mencontohkan, untuk mendapatkan rekomendasi saja investor harus menunggu hingga tiga bulan. Padahal seharusnya cukup 2-3 hari saja. Untuk itu pemerintah akan memangkas habis-habisan hal-hal yang menghambat investasi.

"Kita kesulitan bukan karena izin, tapi karena rekomendasi 2 bulan baru keluar. Sedangkan ikut dalam global value chain persoalan itu harus selesai 2-3 hari. Poinnya kita memang harus review habis-habisan dan pangkas habis-habisan," tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil menteri-menteri yang bersentuhan dengan investasi. Jokowi menilai investasi Indonesia yang belum optimal lantaran para investor belum dilayani dengan baik.

"Kita ini jangan kayak pejabat, minta dilayani. Kita melayani" kata Jokowi, Rabu (4/9/2019).

Jokowi memberi contoh, perusahaan petrokimia dari Taiwan yang mau berinvestasi di Indonesia sempat terkendala masalah tanah dengan Pertamina, padahal investasinya besar. Berikutnya Saudi Aramco yang enggan berinvestasi di Indonesia.

Jokowi meminta para pejabat pemerintahan bisa mendampingi investor dengan baik hingga investasi mereka benar-benar terealisasi. Pasalnya investasi ini penting untuk mengantisipasi kondisi perekonomian global yang mengarah ke resesi.

"Jadi tolong menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik pada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi, dan jalan keluar yang tadi sudah saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi," tegasnya.

Jokowi pun meminta para menteri menginventarisir perusahaan-perusahaan yang sudah buka pintu ke Indonesia tapi belum merealisasikan investasinya. Dia meminta dalam seminggu ini didata, termasuk permasalahan yang mengganjalnya.