Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 10 Sep 2019 19:14 WIB

DPR Minta Anggaran 2020 Naik Rp 833 M

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Danang Sugianto/detikFinance Foto: Danang Sugianto/detikFinance
Jakarta - Panita Kerja (Panja) R-APBN 2020 menyepakati adanya perubahan postur belanja pemerintah pusat di 2020 menjadi Rp 1.683,47 triliun. Angka itu lebih tinggi dari postur R-APBN 2020 sebelumnya sebesar Rp 1.669,98 triliun.

Perubahan angka itu sebabkan adanya perubahan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di RAPBN 2020 yang membengkak Rp 25,07 triliun dari RAPBN 2020. Dalam postur RAPBN 2020 sebelumnya belanja K/L sebesar Rp 884,55 triliun kemudian dalam usulan panja berubah menjadi Rp 909,62 triliun.

Kenaikan usulan belanja K/L itu salah satunya lantaran adanya kenaikan anggaran DPR RI sebesar Rp 833 miliar. Dalam postur anggaran DPR RI sebelumnya sebesar Rp 4,28 triliun, kemudian diusulkan naik jadi Rp 5,11 triliun.

"Sebenarnya DPR mengusulkan lebih besar lagi. Tapi kita review. Minimal kegiatan mereka sama dengan 2019. Jadi tugas-tugas dewan legislasi itu harus dijaga," Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2019).


Askolani menambahkan, alasan lainnya dari penambahan anggaran DPR di 2020 adalah salah satunya jumlah anggota DPR yang bertambah 15 orang dari periode 2014-2019 sebesar 560 kursi menjadi 575 kursi.

"Karena ada tambah 15 anggota baru, jadi butuh tambahan ruangan dan peralatan. Akan ada renovasi ruangan untuk anggota dewan. Kalau nggak ya nggak ada tempat," tambahnya.

Selain penambahan anggaran untuk DPR ada juga perubahan anggaran untuk beberapa keperluan program. Seperti program pengembangan destinasi wisata, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan tusi (tugas dan fungsi) yang jumlahnya mencapai Rp 3,46 triliun.

Ada juga penambahan anggaran guna pemenuhan kebutuhan belanja mendesak terhadap beberapa K/L yang jumlahnya mencapai Rp 21,7 triliun.

Sementara untuk belanja non K/L diturunkan sebesar Rp 11,578 triliun. Dalam postur APBN 2020 belanja non K/L sebesar Rp 785,43 triliun. Sementara dalam usulan kesepakatan panja berubah menjadi Rp 773,85 triliun.



Simak Video "Posisi Vital di DPR: Komisi Mata Air Apa Komisi Air Mata?"
[Gambas:Video 20detik]
(das/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com