Kamis, 12 Sep 2019 11:13 WIB
Pak Jokowi, Papua Barat 'Krisis' Bandara Perintis
Tambrauw di Papua Barat/Foto: Bonauli/detikTravel
Ambon - Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengeluhkan konektivitas yang kurang ke Papua. Utamanya, Lakotani mengeluhkan konektivitas lewat udara, menurutnya langit Papua lebih efektif daripada transportasi darat.
Hal itu disampaikannya di depan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro saat diminta memberi masukan untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan.
Lakotani meminta agar pemerintah dapat menjadikan pembangunan bandara di Papua Barat jadi prioritas, khususnya bandara perintis yang hubungkan daerah terpencil di sana.
"Bangun bandara perintis ini kita mohon untuk jadi prioritas, entah di Kemenhub atau di mana. Penting sekali ini untuk mobilitas dan konektivitas," ungkap Lakotani di Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9/2019).
"Kita bangun bandara itu 2-3 tahun terjadi, bikin jalan itu dua periode gubernur juga belum tentu jadi," pungkasnya.
Lakotani juga mengeluhkan kurangnya pemerintahan pusat untuk turun dalam membangun bandara perintis di daerah terpencil. Pasalnya, menurut cerita Lakotani, banda perintis lebih banyak dibangun oleh para misionaris lokal.
"Bandara perintis itu rata-rata dibangun oleh misionaris, ini yang dibilang pemerintah kurang hadir. Bandara yang dibangun pemerintah dari 0 itu sedikit, Bandara Sorong, kemudian Bandara Fakfak contohnya," papar Lakotani.
"Selebihnya itu peninggalan penjajah yang baru dikembangkan," terusnya.
Simak Video "Indeks Demokrasi Papua Barat Terburuk dari 34 Provinsi"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Hal itu disampaikannya di depan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro saat diminta memberi masukan untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan.
Lakotani meminta agar pemerintah dapat menjadikan pembangunan bandara di Papua Barat jadi prioritas, khususnya bandara perintis yang hubungkan daerah terpencil di sana.
"Kita bangun bandara itu 2-3 tahun terjadi, bikin jalan itu dua periode gubernur juga belum tentu jadi," pungkasnya.
Lakotani juga mengeluhkan kurangnya pemerintahan pusat untuk turun dalam membangun bandara perintis di daerah terpencil. Pasalnya, menurut cerita Lakotani, banda perintis lebih banyak dibangun oleh para misionaris lokal.
"Bandara perintis itu rata-rata dibangun oleh misionaris, ini yang dibilang pemerintah kurang hadir. Bandara yang dibangun pemerintah dari 0 itu sedikit, Bandara Sorong, kemudian Bandara Fakfak contohnya," papar Lakotani.
"Selebihnya itu peninggalan penjajah yang baru dikembangkan," terusnya.
Simak Video "Indeks Demokrasi Papua Barat Terburuk dari 34 Provinsi"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
