Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 13 Sep 2019 19:52 WIB

KPK Pasang 300 Alat Perekam Transaksi Online, Raih Rp 188 M/Bulan

Ibnu Munsir - detikFinance
Foto: Alat Pantau Transaksi Online (Ibnu Munsir/detikcom) Foto: Alat Pantau Transaksi Online (Ibnu Munsir/detikcom)
Makassar -
Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VIII bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar memasang alat perekam transaksi online di beberapa Hotel dan Restoran di Makassar. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
Sejumlah tempat yang didatangi yakni Grand Asia Hotel, Hotel Claro Makassar, Starbucks dan Mc Donald's di Mall Ratu Indah, Ayam Goreng Sulawesi di Pattimura, dan Numerica di Jalan Bontolempangan. Kedatangan KPK juga untuk melihat sejauh mana kinerja alat perekam pajak yang sudah dipasang oleh Bapenda Kota Makassar. Pasalnya, alat ini berada dibawah pengawasan langsung oleh KPK.
"Intinya adalah kita sudah pasang alat, alat ini nanti yang menjadi database dimana alat ini yang akan mengirimkan data ke dasbord-nya Bapenda dan semua itu bisa dilihat, baik KPK, Pemkot Makassar, hingga Kapolres. Jadi, tidak ada yang kita tutup-tutupi," kata Ketua Korsupgah KPK RI Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution, disela-sela pantauannya, Jumat (13/9/2019).
Choky, sapaan akrabnya mengatakan selain berfungsi untuk merakam data transaksi yang ada di wajib pungut pajak, juga untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pungut pajak dengan tidak menyetorkan pajaknya sesuai yang terjadi di lapangan.
"Penjualannya berapa 10%-nya itu yang disetorkan sebagai pajak daerah. Dasar itu nanti yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mereka menyetorkan. Intinya, jangan dikurang-kurangi dari yang seharusnya di bayarkan ke daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, untuk alat perekam yang dipasang KPK, baru berkisar 300 alat telah dipasang. 300 alat perekam ini bahkan mendapatkan kenaikan PAD berkisar 30 persen.
KPK menargetkan sekitar 1000 alat akan dipasang untuk tahun 2019 dengan PAD berkisar Rp 1.6 Triliun.
"188 Miliar bulan Agustus itu baru sebulan kita akan bulan selanjutnya, ya kurang lebih 30% kenaikan dari pada posisi yang sama berbeda, sekarang baru dipasang 300 dan rencana bulan depan mulai minggu ini kita akan pasang 600 jadi 1000 target total minimal 1000 masih bisa nambah pendapatan besar ya 1,6 Triliun insya Allah mudah-mudahan bisa cover dari target," tutupnya.




Simak Video "Kata Komisi III soal Pengesahan UU KPK Baru Dituding Tak Kuorum"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com