Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 16 Sep 2019 21:30 WIB

Bertemu Jokowi, Pengusaha Kompak Ngeluh soal Pajak

Hendra Kusuma - detikFinance
Presdien Jokowi bertemu pengusaha/Foto: Hendra Kusuma Presdien Jokowi bertemu pengusaha/Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mendengar keluhan dari para pelaku usaha. Keluhan tersebut adalah mengenai penerapan kebijakan perpajakan yang dianggap memberatkan bidang usahanya.

Para pengusaha yang mengeluh langsung ke Jokowi adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Real Estate Indonesia (REI), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Ketua Umum API Ade Sudrajat meminta langsung kepada Presiden Jokowi untuk melaksanakan perlindungan perdagangan atau safeguard. Tujuannya adalah untuk harmonisasi tarif bea masuk produk impor khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Indonesia.


"Safeguard ini tujuannya untuk mengharmonisasikan tarif yang berlaku bagi barang-barang impor khususnya yang berkenaan dengan ASEAN-China Free Trade Agreement," kata Ade di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Sementara Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak menerbitkan kebijakan perpajakan baru di sektor properti.

Saat ini, menurut Soelaeman, banyak isu perpajakan yang membuat resah pengembang properti tanah air. Menurut dia, sektor properti tanah air sedang masuk ke dalam zona krisis.

"Kami mengusulkan beberapa hal, terutama di kebijakan mengenai perpajakan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini ada isu mengenai pajak progresif, pajak laba ditahan, kemudian juga masih belum jelas tentang pajak (PPh) final maupun non final, jadi ingin kami sampaikan bahwa kita berharap pemerintah tidak ada kebijakan baru di sektor perpajakan," kata Soelaeman.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan Pemerintah tengah mengkaji mengenai usulan yang disampaikan para pelaku industri, seperti harmonisasi tarif bea masuk hingga penerapan PPN.

"Tadi saya laporkan bahwa kita sedang mengkaji harmonisasi bea masuk dari mulai hulu hingga hilir. Nah ini masih dalam proses. Harmonisasi supaya mengurai impor," kata Airlangga.


Begitu juga dengan usulan tarif PPN nol persen demi membuat industri tanah air lebih berdaya saing. Antara lain untuk produk bahan baku industri.

"Ya karena kita kan impor kapas, kita minta agar salah satunya adalah PPN nya di-nol kan. Khusus untuk kapas. Karena kapas kan nilai tambahnya tak ada karena itu sebagai bahan baku," ungkap Airlangga.

Simak Video "Jokowi Minta Pengusaha Manfaatkan Revolusi Konsumen"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com