Selasa, 17 Sep 2019 12:09 WIB
Darmin Panggil Kepala BKPM Bahas Aturan yang Ganjal Investasi
Foto: Puti Aini Yasmin/detikFinance
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution siang ini memanggil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) yang membahas revisi undang-undang yang dinilai menghambat investasi.
Dari pantauan detikcom, Thomas Lembong hadir di kantor Darmin, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada pukul 11.35 WIB.
Menurut agenda, rapat yang akan dipimpin Darmin ini juga mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang akan didampingi oleh Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan (PP) Widodo Ekatjahjana. Akan hadir juga Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensesneg Lidya Silvanna Djaman.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam waktu dekat Pemerintah akan memangkas 74 aturan yang selama ini dianggap menghambat laju investasi masuk ke Indonesia.
Pemangkasan 74 UU ini nantinya akan berada di bawah payung hukum bernama omnibus law, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral. Tujuannya untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.
"Nanti akan kita mintakan yang namanya omnibus law," ungkap Jokowi saat membuka dan meresmikan Munas Hipmi XVI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurut Jokowi, perombakan 74 aturan setingkat UU ini agar Indonesia memiliki kecepatan dan mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.
"Agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," jelasnya.
Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Dari pantauan detikcom, Thomas Lembong hadir di kantor Darmin, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada pukul 11.35 WIB.
Menurut agenda, rapat yang akan dipimpin Darmin ini juga mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang akan didampingi oleh Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan (PP) Widodo Ekatjahjana. Akan hadir juga Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensesneg Lidya Silvanna Djaman.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam waktu dekat Pemerintah akan memangkas 74 aturan yang selama ini dianggap menghambat laju investasi masuk ke Indonesia.
Pemangkasan 74 UU ini nantinya akan berada di bawah payung hukum bernama omnibus law, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral. Tujuannya untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.
"Nanti akan kita mintakan yang namanya omnibus law," ungkap Jokowi saat membuka dan meresmikan Munas Hipmi XVI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurut Jokowi, perombakan 74 aturan setingkat UU ini agar Indonesia memiliki kecepatan dan mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.
"Agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," jelasnya.
Baca juga: Duh, Ekspor Ikan RI Kalah dari Vietnam |
Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
