Jakarta -
Kepala Staf Presiden Moeldoko menanggapi pelomik pro dan kontra Revisi UU KPK. Moeldoko menyebut bahwa banyak yang menyetujui revisi UU KPK.
Hal tersebut dikatakan oleh Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Dia menyebut survei tersebut dilakukan oleh salah satu media massa. Dia juga menyebut, adanya KPK bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selai pernyataan kontroversial Moeldoko, kabar wafatnya Eks Gubernur BI hingga fantastisnya gaji direksi BUMN jadi deretan berita terpopuler detikFinance sepanjang hari ini. Berikut selengkapnya:
Kepala Staf Presiden Moeldoko menanggapi pelomik pro dan kontra Revisi UU KPK. Moeldoko menyebut bahwa banyak yang menyetujui revisi UU KPK.
Dia juga menyebut, adanya KPK bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah.
"Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," sebut Moeldoko.
Direksi Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) punya gaji fantastis. Gaji yang paling besar merupakan direksi dari sektor perbankan.
Berdasarkan laporan keuangan interim Juni 2019, direksi BUMN perbankan menduduki posisi teratas remunerasi per bulan dengan rata-rata satu orang hampir Rp 6 miliar. Nilai remunerasi sendiri ialah total perolehan gaji dan tunjangan, tantiem dan bonus, serta imbalan kerja jangka panjang.
Kemudian, nilai rata-rata remunerasi dihitung dengan membagi total remunerasi sesuai jumlah dewan direksi, dan dibagi dalam rentang waktu 6 bulan.
Dari situ, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan total beban remunerasi atas 12 orang dewan direksi mencapai Rp 428,37 miliar. Jika dihitung rata-rata per orang, maka tiap bulan satu dewan direksi mampu mengantongi Rp 5,95 miliar.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membantah pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut KPK dianggap menghambat investasi.
Buktinya, kata Febri, data investasi yang dikeluar Kementerian Keuangan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
"Pernyataan itu (pernyataan Moeldoko) berbeda dengan pernyataan dari Menteri Keuangan sebelumnya yang mengatakan bahwa indeks kemudahan berbisnis justru dikatakan meningkat selama beberapa tahun ini," kata Febri, Senin (23/9/2019).
Demo di sejumlah titik di Indonesia menolak UU KPK yang baru dan sejumlah RUU, seperti RUU KUHP digelar mahasiswa. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menggelar demo, di antaranya di Bintan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Jombang, dan Malang.
Lalu, bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha maupun investasi? Apakah banyaknya aktivitas demonstran tersebut mengganggu iklim di dunia usaha?
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengatakan, pelaku usaha akan mempertimbangkan kondisi di negara tersebut dalam berinvestasi.
"Dunia usaha ini kan rentan dengan citra sebuah negara, dan kalau citra negara kita dicap negara yang amat sangat mudah, demo itu kan mengganggu dunia investasi. Kepercayaan para investor dengan adanya demo terus-menerus, yang gampang banget melakukan demo itu kan kemudian mengganggu," kata Danang kepada detikcom, Senin (23/9/2019).
Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 1983-1988 Arifin Mohamad Siregar meninggal dunia. Hal ini diketahui dari pesan elektronik yang disampaikan oleh anaknya, Ananda Siregar lewat WhatsApp, Senin (23/9/2019) malam ini.
"Innalillaahi wa Inna Ilaihi Roojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah yang tercinta. Haji Dr.Arifin Mohamad Siregar Bin Maskud Siregar, Senin, 23 September 2019 Pukul 18.01 WIB RS.Medistra," bunyi pesan singkat yang diterima detikcom.
Arifin meninggal di usia 85 tahun. Dari pesan yang beredar, almarhum akan dimakamkan di San Diego Hills, Selasa, 24 September 2019 besok.
Adapun saat ini jenazah disemayamkan di Rumah duka Jalan Pejaten Barat II No. 5.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
