Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 26 Sep 2019 11:27 WIB

Usul Pengusaha: Turis Belanja Rp 1 Juta Sudah Dapat Kembalian Pajak

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Agung Phambudhy Foto: Agung Phambudhy
Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menanggapi kebijakan baru Pemerintah untuk pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap turis asing atau VAT Refund for Tourist yang berlaku mulai 1 Oktober 2019.

Kebijakan baru tersebut yakni menurunkan minimal belanja per struk atau Faktur Pajak Khusus (FPK) dari yang awalnya Rp 5 juta menjadi Rp 500 ribu. Sehingga, minimal PPN per struk itu hanya Rp 50 ribu.

Meski begitu, pemerintah tak mengubah minimal belanja atau threshold yang bisa diklaim PPN-nya yakni Rp 5 juta. Sehingga, minimal PPN yang bisa di klaim di bandara tetap Rp 500 ribu. Artinya, turis tetap harus belanja minimal Rp 5 juta untuk bisa dapat pengembalian pajak. Cuma, belanja Rp 5 juta itu bisa dilakukan tak hanya di 1 toko, yang penting minimal struknya Rp 500 ribu.

Menurut Tutum, untuk menggenjot belanja turis asing di Indonesia, pemerintah masih perlu menurunkan nilai belanja turis untuk bisa dapat pengembalian pajak. Dia bilang, di negara lain sudah menetapkan minimal belanja turis asing yang bisa diklaim rata-rata Rp 1 juta.

"Pengusaha ritel itu sebagaimana nyamannya turis saja. Tapi kalau turis belanja di negara tetangga bisa klaim tax refund Rp 1 juta kenapa kita tidak? Ini logikanya persaingan saja," kata Tutum di kantor pusat DJP, Jakarta, Kamis (26/9/2019).


Menurut Tutum, turis asing akan dengan mudah membandingkan harga produk internasional di Indonesia dan negara lain. Sehingga, bila minimal angka pengembalian PPN bisa diturunkan, ia yakin turis asing akan meningkatkan belanjanya di Indonesia.

"Makanya kami usulkan ke kementerian kalau memang ada kesempatan kita mengubah threshold, karena kami dengar kemungkinan juga diubah soal aturan PPN ini. Saya kira ini tidak ada yang hilang karena kalau tambah banyak turis belanja, tambah banyak yang direfund, tambah banyak pendapatan barang yang dibeli," jelas Tutum.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan tersebut.

"Kami setuju dengan Pak Tutum di undang-undang PPN berikutnya bisa kita turunkan karena bencmark-nya dari berbagai negara rata-rata Rp 1 juta," imbuh Hestu.



Simak Video "Bule Panjat Tempat Pemujaan Hebohkan Kuta, Satpol PP Turun Tangan"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com