Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 02 Okt 2019 15:17 WIB

Perlukah UU Tenaga Kerja Direvisi?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Mukhlis Dinillah Foto: Mukhlis Dinillah
Jakarta - Undang-undang no 13 tahun 2003 ditolak buruh untuk direvisi. Pasalnya, buruh takut akan banyak pasal yang justru untungkan pengusaha dan melemahkan buruh.

Namun, Sekjen Operasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebutkan beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi justru bisa merevisi UU Ketenagakerjaan no 13 2003. Justru Putusan MK ini memberikan keuntungan untuk para pekerja.

"Menurut saya ya kalau melihat secara objektif sudah banyak pasal di UU 13 yang bisa direvisi lewat Putusan MK, dan itu harusnya jadi hukum positif buat buruh," kata Timboel kepada detikcom, Rabu (2/10/2019).

Timboel menyebut harusnya sudah saatnya undang-undang ketenagakerjaan bisa direvisi. Hal itu dilakukan agar beberapa Putusan MK yang menguntungkan buruh bisa diterapkan. Pasalnya kalau belum masuk batang tubuh UU, putusan tersebut tidak bisa dijalankan.

"Kalau menurut saya ya kita juga harus berani merevisi agar keputusan MK itu bisa masuk dalam tubuh UU 13. Nah justru aturan yang menguntungkan dan hal-hal baik itu tidak jalan karena tidak di-addopt dalam batang tubuh UU 13," jelas Timboel.


Timboel memaparkan, salah satu Putusan MK memberi keuntungan buat buruh soal PHK. Dalam pasal 164 ayat 3 dijelaskan buruh boleh di PHK dengan alasan efisiensi, namun hingga kini alasan efisiensi ini masih rancu.

Dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dijelaskan efisiensi terjadi apabila perusahaan tutup baik sementara ataupun permanen.

"Ada beberapa putusan MK yang justru baik menurut saya untuk buruh, misalnya dalam pasal 164 ayat 3 tentang PHK dengan alasan efisiensi. Dimaknai dalam putusan MK, yang dinamakan efisiensi itu perusahaan tutup," kata Timboel.

"Nah yang terjadi sekarang itu apa, perusahaan tetap jalan tapi dia PHK buruh dengan alasan efisiensi," tambahnya.



Simak Video "Massa Petani Unjuk Rasa, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup!"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com