Rabu, 09 Okt 2019 12:55 WIB
Kemenhub Angkat Bicara Soal Tudingan Grab Istimewakan TPI
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Kementerian Perhubungan buka suara soal kasus taksi online Grab Indonesia yang terseret masalah persaingan tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Masalahnya adalah adanya ketidakadilan pembagian order alias pesanan bagi para driver, sopir yang terasosiasi lewat mitra PT TPI dikabarkan mendapatkan prioritas pesanan. Meski tidak bisa mengatur soal pembagian order, Kemenhub mengatakan harusnya ada kesamaan hak tanpa prioritas dalam pembagian order.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyebutkan memang untuk pembagian order selama ini diatur lewat sistem algoritma dari aplikator. Meski begitu, dia menilai harusnya tidak ada cap prioritas dalam pembagian order.
"Pada dasarnya, semua mitra di aplikator itu diatur sama algoritma aplikator masing-masing. Kalau ada prioritas kayak gitu ya saya bilang sih harusnya ya nggak boleh," ucap Budi ketika dihubungi detikcom, Rabu (9/10/2019).
Dia menegaskan harusnya dalam membagikan pesanan hak semua mitra baik individu maupun lewat mitra usaha haknya sama.
"Pada prinsipnya, haknya harus sama lah, tidak ada prioritas," ucap Budi.
Sayangnya, Budi menegaskan Kemenhub tidak bisa mengatur soal pembagian order. Soal kasus ini, menurutnya KPPU yang memiliki kompetensi untuk menilai dan memutuskan siapa yang salah dan benar.
"Kita nggak bisa ngatur ke sana nggak ada aturannya. Ya tinggal KPPU aja, kalau misalnya itu dikatakan pelanggaran persaingan tidak sehat ya, semua keputusan di KPPU," ungkap Budi.
Sebelumnya, masalah Grab-PT TPI dengan KPPU pertama kali berawal dari laporan para pengemudi taksi online atau mitra individu Grab di Medan yang mengeluhkan pembagian order yang tidak adil.
Order taksi online menurut pelapor lebih banyak masuk ke sopir yang terasosiasi di dalam bendera PT TPI, dibanding ke mitra driver individu. Alhasil, ketidakadilan pembagian order terjadi dan mitra sopir individu pun dirugikan karena kekurangan pesanan penumpang.
Simak Video "Ups! Asal Cancel Pesanan di Grab Bakal Dikenakan Biaya"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Masalahnya adalah adanya ketidakadilan pembagian order alias pesanan bagi para driver, sopir yang terasosiasi lewat mitra PT TPI dikabarkan mendapatkan prioritas pesanan. Meski tidak bisa mengatur soal pembagian order, Kemenhub mengatakan harusnya ada kesamaan hak tanpa prioritas dalam pembagian order.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyebutkan memang untuk pembagian order selama ini diatur lewat sistem algoritma dari aplikator. Meski begitu, dia menilai harusnya tidak ada cap prioritas dalam pembagian order.
Dia menegaskan harusnya dalam membagikan pesanan hak semua mitra baik individu maupun lewat mitra usaha haknya sama.
"Pada prinsipnya, haknya harus sama lah, tidak ada prioritas," ucap Budi.
Sayangnya, Budi menegaskan Kemenhub tidak bisa mengatur soal pembagian order. Soal kasus ini, menurutnya KPPU yang memiliki kompetensi untuk menilai dan memutuskan siapa yang salah dan benar.
"Kita nggak bisa ngatur ke sana nggak ada aturannya. Ya tinggal KPPU aja, kalau misalnya itu dikatakan pelanggaran persaingan tidak sehat ya, semua keputusan di KPPU," ungkap Budi.
Sebelumnya, masalah Grab-PT TPI dengan KPPU pertama kali berawal dari laporan para pengemudi taksi online atau mitra individu Grab di Medan yang mengeluhkan pembagian order yang tidak adil.
Order taksi online menurut pelapor lebih banyak masuk ke sopir yang terasosiasi di dalam bendera PT TPI, dibanding ke mitra driver individu. Alhasil, ketidakadilan pembagian order terjadi dan mitra sopir individu pun dirugikan karena kekurangan pesanan penumpang.
Simak Video "Ups! Asal Cancel Pesanan di Grab Bakal Dikenakan Biaya"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
