Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 25 Okt 2019 13:03 WIB

Tutup Masa Jabatan, Amran Tuding Data Pangan dari Satelit Salah

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Pradita Utama
Jakarta - Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuding data luas lahan baku sawah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 berdasarkan kerangka sampel area (KSA) yang diperoleh dari citra satelit itu salah.

"Kita harus jaga ketat data pangan. Izinkan aku sampaikan, aku tidak sampaikan sebelumnya, takut gaduh. Data pangan yang ada dengan teknologi dan citra satelit itu salah," ungkap Amran dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2024, di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (25/10/2019).


Perlu diketahui, pada tahun 2018 BPS mendapatkan data bahwa luas lahan baku sawah sebesar 7.105.145 hektare (Ha). Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah sebelumnya di 2013 seluas 7.750.999 Ha.

KSA merupakan metode perhitungan luas panen khususnya tanaman padi dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Untuk menghitung produksi maka memerlukan data luas panen dan produktivitas, sementara untuk luas panen tergantung dari data luas lahan baku sawah.

Lalu, untuk menghitung luas bahan baku sawah tim BPS harus datang langsung ke titik koordinat yang ditentukan melalui citra satelit. Setelah ada di titik koordinat kemudian tim BPS mengambil foto.

Menurut Amran, data berdasarkan ketiga lembaga tersebut 92% salah.

"Kemarin data yang diambil BPS, BIG, dan BPN disahkan, dan setelah di-crosscheck tim lembaga ternyata 92% sampel yang diambil salah," tegas Amran.

Menurut Amran, data yang menyangkut luas lahan baku sawah ini ada dua sumber, yakni data pertanian dan data mafia.

"Memang selalu ada dua data yang muncul, satu data pertanian, satu data mafia. Aku katakan apa adanya," tuturnya.


Ia mengatakan, dengan penurunan luas lahan baku sawah yang dirilis tiga lembaga tersebut, yakni dari 7,7 juta Ha menjadi 7,1 Ha, maka ada sekitar 600 ribu Ha lahan sawah yang tak tercatat. Untuk itu, Amran mengatakan, akan ada 2 juta petani yang tak mendapatkan subsidi pupuk sebah sawahnya tak tercatat.

"Kalau ini terjadi karena anggarannya sudah diketuk, nanti dampaknya tahun 2021. Pupuknya tidak disalurkan 600 ribu Ha. Kalau itu terjadi, 2 juta orang tidak kebagian pupuk subsidi," imbuh dia.

Amran mengungkapkan, jika 2 juta petani tak mendapatkan subsidi pupuk maka produksi beras bisa menurun. Menurut dia, saat ini sudah ada 784 mafia data lahan baku sawah yang diproses hukum, dan 400 mafia masuk penjara.

"Kalau data ini dipersempit, tidak mendapatkan pupuk, produksi turun, impor yang masuk. Sekarang ini 784 mafia yang diproses hukum, dan 400 masuk penjara. Kami yakin ini bisa diselesaikan Pak Syahrul (Mentan periode 2019-2024)," tutup Amran.

Simak Video "Target 100 Hari Kerja Mentan Syahrul: Seragamkan Data Pertanian"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com