Anak Bos Lippo Jadi Orang Nomor 2 di Kemendag

Anak Bos Lippo Jadi Orang Nomor 2 di Kemendag

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 26 Okt 2019 07:30 WIB
1.

Anak Bos Lippo Jadi Orang Nomor 2 di Kemendag

Anak Bos Lippo Jadi Orang Nomor 2 di Kemendag
Foto: Jerry Sambuaga (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jerry Sambuaga menjadi Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag). Jerry mendapat tugas dari Jokowi untuk menangani isu-isu perjanjian dan perdagangan internasional.

Jokowi memberi kepercayaan kepada Jerry untuk mendampingi Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Jejaringnya yang luas di dunia internasional, diharapkan Jerry bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

"Beliau akan memberikan back up penuh agar perjanjian perdagangan dengan negara lain bisa diselesaikan," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan demikian, diharapkan RI bisa menjalin kerja sama dagang dengan negara-negara baru untuk mendongkrak kinerja ekspor RI bisa lebih baik di masa depan.

Nama Jerry Sambuaga sendiri sejatinya tak asing di kalangan dunia usaha. Lantas, siapa sebenarnya Jerry hingga dipercaya oleh Jokowi? Simak berita lengkapnya.
Jerry merupakan anak dari Theo L Sambuaga adalah Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang. Lahir di Jakarta 2 Juli 1985, Jerry saat ini merupakan anggota partai Golkar yang juga mengajar sebagai dosen FISIP Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Jerry menyelesaikan studi S1 nya di University of San Francisco, Amerika Serikat (AS). Kemudian dia melanjutkan S2 di Master of International Affairs in International Security Policy, Columbia University, School of International and Publlic Affair New York.

Lalu menyelesaikan S3 di Universitas Indonesia, Depok.

Jerry pernah menjadi researcher untuk direktur keamanan internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) pada Direktorat KIPS di Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, yang bertugas mengeksplorasi dan melakukan riset masalah terorisme, keamanan internasional, dan isu mengenai pertahanan.

Pada tahun 2006, Jerry terlibat aktif sebagai Researcher dalam misi penjaga perdamaian dan resolusi konflik, tepatnya sebagai divisi politik pada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.

Jerry saat itu berkolaborasi sebagai Penasihat Khusus delegasi Indonesia di PBB. Setahun berikutnya yakni tahun 2007, Jerry terlibat dalam riset sebagai Researcher untuk ASEAN Regional Forum (ARF) di Sekretariat ASEAN, Jakarta yang secara spesifik menginvestigasi dan menganalisis masalah-masalah konflik teritorial, pertahanan, keamanan, terorisme, dan militer di wilayah Asia Tenggara.

Pada tahun 2008 - 2009, Jerry menjabat sebagai Staf Ahli Ketua DPR RI yang secara spesifik menangani isu-isu luar negeri, khususnya terkait hubungan DPR RI dengan parlemen-parlemen asing. Dan setelah selesai menjabat sebagai Staf Ahli Ketua DPR RI, Jerry kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Ketua DPD RI dari tahun 2009 - 2016.

Di luar Golkar, Jerry juga aktif di beberapa Ormas, antara lain sebagai Wakil Sekretaris DPP Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957, Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), dan Wakil Sekjen DPP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Saat ini Jerry menjabat sebagai Wakil Sekeretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum DPP AMPI.

Ada sejumlah tugas yang diberikan Jokowi kepada Jerry Sambuaga. Jejaringnya yang luas di dunia internasional, diharapkan Jerry bisa membantu menyelesaikan perjanjian dagang internasional.

"Beliau akan memberikan back up penuh agar perjanjian perdagangan dengan negara lain bisa diselesaikan," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Dengan demikian, diharapkan RI bisa menjalin kerja sama dagang dengan negara-negara baru untuk mendongkrak kinerja ekspor RI bisa lebih baik di masa depan.

"Meningkatkan dan membantu ekspor ke negara non tradisional," tegasnya.

Ditemui sebelumnya, Jerry mengatakan dirinya diminta Jokowi untuk fokus menyelesaikan perjanjian dagang internasional.

"Ya tadi spesifiknya adalah membantu Pak Menteri untuk fokus dan spesifik dalam hal-hal yang sifatnya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang mungkin selama ini belum rampung," kata dia.

"Mudah-mudahan dapat segera dilaksanakan dan direalisasikan dengan segera," tambah dia.

Sekadar informasi yang dikutip dari laman resmi PT Lippo Cikarang, Theo L Sambuaga yang tak lain adalah ayah Jerry Sambuaga merupakan Presiden Komisaris emiten berkode saham LPCK itu

Berdasarkan catatan detikcom yang dirangkum Jumat (25/10/2019), perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dicetuskan sejak 2011 belum kunjung rampung. Hingga saat ini perjanjian dagang antara 10 negara ASEAN dengan 6 negara Asia Pasifik tersebut masih dalam tahap perundingan.

Negara-negara yang tergabung dalam RCEP ini yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalalam, Laos, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru.

Saat ini status perundingannya sudah sampai pada 185 pairings atau pasangan bilateral dari total 225 pairings. Satu pairings dihitung dari perundingan antara masing-masing negara yang terlibat dan satu sektor. Perlu diketahui, ada tiga sektor dalam RCEP ini yaitu barang, jasa, dan investasi. Misalnya perundingan sektor perdagangan barang antara Indonesia dengan Australia dihitung sebagai 1 pairings.

Sedangkan 32 pairings masih dalam tahap penyelesaian. Kemudian 8 pairings sisanya masih memiliki hambatan besar dan perlu perundingan yang intensif.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Iman Pambagyo pernah mengatakan, dalam merampungkan perjanjian ini memang cukup sulit.

"Indonesia Koordinator ASEAN untuk RCEP. Nah ASEAN itu tidak selalu solid karena sensitivitas ASEAN ke mitra perunding yang lain itu berbeda-beda," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (22/10/2019).

Tidak semua negara ASEAN memiliki perjanjian dagang dengan 6 negara Asia Pasifik lainnya atau ASEAN FTA Partners (AFPs). Kemudian untuk penetapan tarif ekspor-impor yang juga tak bisa didasarkan pada ASEAN+1 FTAs yang sudah ada. Sebab setiap negara yang sudah menetapkan tarif ke negara mitranya yang juga tergabung dalam RCEP ini besarannya beda-beda. Itu lah yang menyulitkan.

Hide Ads