Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Syahrul, terutama masalah data pangan. Menurutnya, hal itu bisa diselesaikan dengan berkoordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bulog.
"Data pangan yang valid dan jelas akan menciptakan kebijakan di sektor pangan yang tidak gaduh dan sinkron dengan kerja Kementerian/Lembaga lain," kata Rusli dalam diskusi online Kabinet Menteri Ekonomi Jilid II: Tantangan dan Harapan, Sabtu (26/10/2019).
Koordinasi tersebut dinilai penting agar gaduh terkait impor beras seperti tahun 2018 tidak terulang. Akibat dari itu Bulog harus menanggung akibatnya, yaitu gudang didominasi beras impor.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton pada 2018. Perhitungan itu diperoleh dengan metode estimasi luas baku tanaman padi dengan Kerangka Sampling Area.
Rusli menyarankan untuk pemerintah bisa menarik data pangan dalam satu pintu. Apabila ingin mengestimasi ulang, maka diperlukan komoditas beras yang butuh waktu lebih dari satu tahun.
Selain itu, pemerintah juga bisa membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk membenahi data pangan utama seperti jagung, kedelai, hingga tanaman hortikultura.
"Pokja tersebut kemudian diberi tugas untuk membenahi data pangan seperti apa yang telah dilakukan ke komoditas padi atau beras," ujarnya.
Selain terkait data pangan, adapun tantangan lain di sektor pangan, yaitu SDM, perubahan iklim, konsolidasi antar kementerian, pergeseran permintaan pangan dari karbohidrat ke protein, serta konsolidasi lahan.
Simak Video "Hadapi Corona, Stok Beras RI Selama Ramadhan Lebih dari Cukup"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
