Daftar Lengkap Profil Wamen Kabinet Indonesia Maju

John Wempi Wetipo ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia adalah orang asli papua yang menjadi wakil menteri untuk kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

Sebelum dipilih sebagai wakil menteri, Wempi telah lama dikenal sebagai politikus PDIP yang juga tokoh Papua. Dari catatan detikcom, dia pernah menjabat Ketua DPD PDIP Provinsi Papua. Di partai banteng moncong putih itu, dia juga pernah menjadi Ketua DPD PDIP Jayawijaya.

Wempi juga pernah menjabat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), sebagai hasil dari Musyawarah Nasional PB POBSI pada Agustus 2014.

Pria kelahiran Jayawijaya, 15 September 1972 ini menjadi putra Papua pertama yang merupakan pemimpin biliar Indonesia untuk masa jabatan periode 2014-2018.

Di Papua sendiri, dia sempat menjabat menjadi Bupati Jayawijaya selama dua periode pada pada 2008-2013 dan 2013-2018.

Jerry Sambuaga diminta presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan wakil menteri Perdagangan. Jerry Lahir di Jakarta 2 Juli 1985. Ayahnya, Theo L Sambuaga adalah Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang seperti dikutip dari situs resmi Lippo Cikarang.

Mengutip jerrysambuaga.id, saat ini dia merupakan anggota partai Golkar.

Anak dari politisi Theo L Sambuaga ini menyelesaikan studi S1 nya di University of San Francisco, Amerika Serikat (AS). Kemudian dia melanjutkan S2 di Master of International Affairs in International Security Policy, Columbia University, School of International and Publlic Affair New York.

Jerry seakan mengikuti jejak Sang ayah untuk masuk ke dalam pemerintahan. Tak banyak orang tahu, ayah Jerry yang merupakan Bos Lippo Cikarang ternyata juga pernah menjabat sebagai menteri. Bahkan dua kali.

Pada 1998, Theo L Sambuaga pernah masuk dalam pemerintah dengan menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Pembangunan VII. Namun jabatan itu tak bertahan lama.

Pada tahun yang sama, jabatan Theo bergeser menjadi Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Posisi itu diembannya pada 1998 hingga 1999.

Kartika Wirjoatmodjo resmi menjadi Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dirinya dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu Menteri BUMN Erick Thohir.

Pria yang akrab disapa Tiko ini merupakan kelahiran Surabaya, 18 Juli 1973. Ia mengenyam pendidikan sarjana S1 di Universitas Indonesia jurusan Ekonomi dan lanjut Pendidikan S2 di Rotterdam School of Management.

Sebelum dipilih sebagai Wamen, Tiko mengawali kariernya sebagai Konsultan Pajak dan Akuntansi di RSM AAJ (1995-1996).

Ia juga sempat bekerja sebagai Analis Kredit di Industrial Bank of Japan (1996-1998), Senior Consultant di PwC Financial Advisory Services (1998-1999) dan Boston Consulting Group (2000-2003).

Pada tahun 2003, Tiko mulai bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Department Head Strategy & Financial Analysis di Strategy and Performance Group, dan kemudian diangkat sebagai Group Head di divisi yang sama.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Managing Director Mandiri Sekuritas pada 2011. Kemudian dia menjadi CEO Indonesia Infrastructure Finance, anak usaha dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Singkat cerita, dia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah ditunjuk oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) awal 2014.

Saat rapat umum pemegang saham tahunan Bank Mandiri tahun 2015, ayah 2 anak ini ditunjuk sebagai CFO. Saat ini Tiko juga menjadi ketua umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas).

Budi Gunadi Sadikin ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bersama Kartika Wirjoatmodjo, dirinya ditugaskan untuk membantu Erick Thohir di Kementerian BUMN.

Mengutip laman resmi Inalum, pria kelahiran 1964 ini merupakan Sarjana Fisika Nuklir lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Perjalanan kariernya di mulai tahun 1988 dengan menjadi Staff Teknologi Informasi IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang. Setelah itu, Budi dipindah ke IBM Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai System Integration & Professional Services Manager.

Kemudian kariernya berlanjut di Bank Bali dengan beberapa jabatan sebagai General Manager Electronic Banking wilayah Jakarta dan Chief General Manager Human Resources hingga 1999.

Dari Bank Bali, ia bergabung ke ABN Amro Bank Indonesia hingga menjabat sebagai Direktur Consumer dan Commercial Banking untuk ABN Amro Bank Indonesia & Malaysia hingga 2004.

Setelah itu, Budi bergabung dengan Bank Danamon dan menjabat sebagai Executive Vice President Consumer Banking dan Direktur di Adira Quantum Multi Finance.

Pada tahun 2006, Budi mulai merapat ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Direktur Micro & Retail Banking. Di tahun 2013, ia diangkat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri hingga 21 Maret 2016.

Tahun 2016, sarjana nuklir ini merapat ke pemerintah dengan menjadi Staff Khusus Menteri Negara BUMN. Ia juga aktif menjadi Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Fintech Indonesia kala itu.

Di tahun 2017, Budi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebelum akhirnya efektif menjadi direktur utama pada 14 September 2017.

Suahasil Nazara mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu Sri Mulyani Indrawati di Menteri Keuangan.

Suahasil bukan orang baru yang bekerja di sektor ini. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Mengutip laman resmi Kemenkeu, pria kelahiran 23 November 1970 ini merupakan sarjana ekonomi lulusan tahun 1994 dari Universitas Indonesia (UI). Setelah itu, ia mendapat gelar Master of Science (MSc) dari Cornell University USA pada tahun 1997. Di tahun 2003, ia kembali meraih gelar sebagai Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Perjalanan kariernya dimulai pada tahun 1999 di mana ia menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI. Ia kemudian meraih gelar sebagai Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi.

Di FEB UI, Suahasil juga pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008) dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Kemudian kariernya berlanjut sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Ia juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.

Pada 6 Februari 2015, Suahasil mulai menjalankan pekerjaan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sedangkan pada 31 Oktober 2016, dirinya dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala BKF.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra akan mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Dikutip dari berbagai sumber, Surya berasal dari keluarga sederhana. Pria kelahiran 1971 itu lahir dari ayah dan ibu seorang pedagang ayam potong di pasar Jatinegara, Jakarta.

Kesederhanaan itu membuat Surya memiliki pengalaman sempat tidak bisa mengambil rapot karena belum menyelesaikan administrasi sekolah dan kedua kakaknya harus berhenti kuliah karena masalah biaya.

Namun, hal itu tidak membuatnya putus asa. Ia justru berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bahkan Surya melanjutkan Studi Pasca Sarjana melalui jalur beasiswa di Universitas Warwick, Inggris dan Program Doktoral di Universitas Leiden, Belanda.

Tumbuh dari keluarga sederhana, membuatnya punya sensitivitas yang tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Hal ini yang mendorongnya untuk memilih bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Di lembaga itu, Surya ditempatkan di Divisi Perburuhan yang fokus untuk pembelaan terutama bagi buruh industri.

Surya jugalah yang mengawal pengesahan UU No. 24 tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang dikenal dengan istilah BPJS.

Surya berperan sebagai Koordinator "Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial" menjadi kuasa hukum dari ratusan penggugat dari berbagai kalangan masyarakat dan bertanggung jawab dalam merancang gugatan hingga mengikuti persidangan di pengadilan.

Memiliki pengalaman bekerja di LSM pendamping, advokasi perburuhan, dosen, dan peneliti bidang hukum di sejumlah universitas, membuat Surya memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memahami kompleksitas masalah yang ada untuk satu isu tertentu.

Angela Tanoesoedibjo ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil menteri di kementerian Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata.

Angela sendiri menjabat sebagai Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 30 September 2016. Sebelum menjadi direktur, Angela sudah masuk di MNCN pada 2008 dan pegang berbagai peran manajemen di seluruh portofolio bisnis persero