Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 29 Okt 2019 17:29 WIB

Soal Provinsi Papua Selatan, Sri Mulyani Putar Otak Pikirkan Anggaran

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Andhika/detikcom) Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Andhika/detikcom)
Jakarta - Pemerintah pusat mengakomodasi pemekaran provinsi di Papua. Papua Selatan disebut akan dimekarkan.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih melihat implikasi anggaran. Apalagi pelaksanaan APBN tahun 2019 akan rampung dalam dua bulan lagi.

"Kan kalau ada pemikiran atau arah keputusan politik, dalam rangka pembentukan daerah Provinsi baru, tentu ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukungnya dan nanti implikasi anggarannya," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).


Dirinya mengaku tidak bisa menjamin percepatan penyediaan anggaran pemekaran provinsi tersebut. Sebab, proses penyediaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Akan tetapi, Mantan DIrektur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa infrastruktur perkantoran Pemerintah bisa memanfaatkan bangunan yang sudah ada sebelumnya.

"Kan semuanya tidak harus baru, karena dari sisi gedung Pemerintah dan lain-lain menggunakan yang ada dulu. Bertahap bisa dipenuhi," jelas dia.


Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan yang bakal menjadi provinsi baru di Papua karena pemekaran adalah Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan meliputi lima daerah.

"Yang jelas Papua Selatan sudah okelah. Tinggal pemekaran Kota Marauke harus karena harus lima, sementara baru empat, Mappi, Beoven Digoel, Asmat, Merauke," ujarnya di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2019).

Simak Video "Sri Mulyani Temukan 'Desa Hantu', Anggota Komisi XI: Jangan Terkejut"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com