88 Daerah Rawan Pangan, Mentan: Minimal Setahun Ini Tak Sulit Makan

88 Daerah Rawan Pangan, Mentan: Minimal Setahun Ini Tak Sulit Makan

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 30 Okt 2019 13:02 WIB
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berjanji akan menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah rentan rawan pangan dalam satu tahun. Bersama enam Kementerian/Lembaga terkait, Kementan akan menyelesaikan berbagai persoalan di daerah tersebut.

"Minimal 1 tahun ini mereka tidak kesulitan makan, pendidikannya jalan karena isinya ada, kesehatannya bisa lebih baik karena pola hidup yang lebih baik. Yang kita lakukan ini solusi utama terhadap semua persoalan di kehidupan masyarakat," kata Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Perlu diketahui, saat ini tercatat ada 88 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kerentanan rawan pangan. Ke-88 kabupaten/kota itu tersebar di seluruh Indonesia, namun sebagian besar ada di Provinsi Papua. 88 kabupaten/kota tersebut mencakup 17,1% dari kabupaten/kota di Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan, 426 kabupaten/kota lainnya, atau mencakup 82,9% kabupaten/kota di Indonesia sudah masuk dalam kategori tahan pangan.



Syahrul mengatakan, dengan kolaborasi antar K/L, iya yakin dalam satu tahun persoalan-persoalan utama di daerah rentan rawan pangan tersebut dapat selesai. Bahkan, dengan kolaborasi yang baik, ia memprediksi dalam beberapa bulan ini bisa mulai terlihat perkembangannya.

"Kalau semua Dirjen menyatu dengan fokus jelas, kita mulai. Langkah pertama, kedua, harus dilakukan sama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Nanti kita lihat 3-5 bulan ke depan sudah mencapai apa. Satu tahun kita fokuskan maka selesai. Jadi 88 kabupaten itu selesai. Kalau 88 kita sudah turunkan saja jadi 50 berarti kita sudah berhasil 20%," terang Syahrul.

Adapun 6 kementerian/lembaga yang digaet Kementan dalam menyelesaikan persoalan d daerah rentan rawan pangan adalah Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta Lemhanas.

Sedangkan, untuk persoalan-persoalan yang menjadi fokus utama yakni ketersediaan pangan, persentase penduduk miskin, akses listrik, kesejahteraan anak perempuan, bantuan tenaga medis, prevalensi balita stunting, dan angka harapan hidup.




(eds/eds)

Hide Ads